Jakarta – Pemerintah terus memperkuat keamanan di Tanah Papua melalui sinergi aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas wilayah, melindungi warga sipil, serta memastikan pembangunan dan pelayanan publik berjalan secara berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menekankan pentingnya pendekatan humanis, profesionalisme aparat, dan koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan Papua. Pendekatan tersebut diarahkan untuk menciptakan situasi kondusif dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat serta menghormati nilai sosial dan budaya setempat.
“Pesan Bapak Presiden bahwa kegiatan-kegiatan tidak serta-merta penindakan tegas kepada kelompok-kelompok yang merugikan dan menyakiti rakyat, tetapi kegiatan-kegiatan dengan hati,” ujar Dudung dalam pernyataan terkait penanganan keamanan di Papua.
Pendekatan humanis tersebut berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang profesional dan terukur. Keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi serta mencegah kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik.
Di sisi lain, penguatan keamanan juga mencakup upaya menangkal penyebaran informasi menyesatkan yang dapat menimbulkan keresahan. Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penyebaran video kekerasan lama yang diklaim sebagai peristiwa terbaru di Papua.
“Video yang beredar luas itu murni dokumentasi lama dan merupakan bentuk propaganda pihak KKB,” kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo.
Berdasarkan penelusuran Satgas, video yang diklaim memperlihatkan penganiayaan tiga perempuan di Dekai, Yahukimo pada 30 Oktober 2026 ternyata telah beredar sejak Maret 2025. Sementara itu, video pembunuhan seorang sopir yang dituduh memasok logistik TNI merupakan dokumentasi peristiwa pada 20 April 2026.
Temuan tersebut menunjukkan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap informasi yang belum terverifikasi. Penyebaran rekaman lama dengan narasi berbeda berpotensi membangun persepsi keliru dan mengganggu ketenangan masyarakat.
Karena itu, masyarakat diimbau tetap tenang, menjalankan aktivitas seperti biasa, serta memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Komunikasi yang terbuka antara aparat dan warga juga menjadi kunci untuk mencegah provokasi sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
Melalui sinergi keamanan, pendekatan humanis, dan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah berupaya mewujudkan Papua yang aman dan damai sebagai landasan percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.