Oleh: Ilham Prakoso
Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pemerataan pembangunan melalui penyediaan akses listrik bagi seluruh masyarakat hingga ke pelosok desa. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan setiap wilayah memperoleh layanan energi yang memadai guna mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan mempercepat pembangunan. Komitmen tersebut tercermin dari persetujuan DPR terhadap pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp27,33 triliun untuk Tahun Anggaran 2027, dengan hampir Rp10 triliun dialokasikan khusus bagi program perluasan akses listrik dan berbagai program energi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa mayoritas anggaran kementeriannya difokuskan untuk kepentingan publik. Menurut Bahlil Lahadalia, sekitar 82 persen dari total anggaran akan digunakan untuk menjalankan program-program strategis, sedangkan hanya sekitar 13 persen yang diperuntukkan bagi kebutuhan operasional kementerian. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mengutamakan penggunaan APBN untuk pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dibandingkan belanja birokrasi.
Program listrik desa menjadi prioritas utama dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,746 triliun. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk memperluas jaringan listrik ke daerah-daerah yang masih mengalami keterbatasan pasokan energi. Pemerataan akses listrik diyakini mampu meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa. Kehadiran listrik juga menjadi fondasi penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah.
Selain memperluas jaringan listrik, pemerintah mengalokasikan Rp5,21 triliun untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga atau jargas. Program ini bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi yang lebih efisien. Pengembangan jargas juga menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.
Pemerintah turut melanjutkan pembangunan proyek strategis pipa gas Dumai–Sei Mangkei dengan dukungan anggaran sebesar Rp3,95 triliun. Infrastruktur tersebut akan menghubungkan wilayah yang memiliki surplus pasokan gas dengan daerah yang membutuhkan tambahan energi sehingga distribusi gas menjadi lebih efisien dan mampu mendukung kebutuhan industri maupun masyarakat.
Perhatian terhadap masyarakat berpenghasilan rendah tetap menjadi prioritas. Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) memperoleh alokasi sebesar Rp520 miliar untuk membantu keluarga kurang mampu mendapatkan sambungan listrik. Melalui program ini, pemerintah berharap semakin banyak rumah tangga dapat menikmati akses listrik yang layak sehingga kualitas hidup masyarakat terus meningkat.
Di sisi lain, pemerintah tetap menjalankan agenda transisi energi melalui berbagai program berbasis listrik. Pengembangan kendaraan bermotor listrik memperoleh anggaran Rp635,2 miliar sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Sementara itu, program kompor listrik mendapat alokasi Rp815,6 miliar untuk mendorong pemanfaatan energi listrik di sektor rumah tangga sekaligus mengurangi konsumsi LPG.
Komitmen terhadap energi bersih juga diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) dengan anggaran Rp58,58 miliar. Meski nilainya relatif kecil dibanding program lain, pembangunan PLTMH dinilai penting untuk melayani daerah yang memiliki potensi sumber daya air namun belum sepenuhnya terjangkau jaringan listrik konvensional.
Pemerintah juga memperkuat infrastruktur distribusi gas melalui pembangunan pipa transmisi Semarang–Solo yang memperoleh anggaran Rp702,38 miliar dan pipa transmisi Cirebon–Bandung sebesar Rp577,56 miliar. Kehadiran jaringan tersebut diharapkan meningkatkan keandalan distribusi energi serta mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan.
Di sektor pertanian, pemerintah mengalokasikan Rp158,5 miliar untuk program converter kit bagi petani guna meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Program ini diharapkan mampu menekan biaya operasional pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas sehingga mendukung ketahanan pangan nasional.
Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa seluruh program tersebut dirancang untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pemerataan pembangunan. Menurut Bahlil Lahadalia, pembangunan infrastruktur energi bukan hanya bertujuan meningkatkan pasokan listrik dan gas, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
Pemerintah juga mulai mempersiapkan pengembangan energi masa depan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GW. Kementerian ESDM bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menyiapkan lahan seluas 24 ribu hektare di Pulau Jawa untuk mendukung proyek tersebut. Wakil Menteri ESDM Yuliot menjelaskan bahwa pemerintah akan menghubungkan kawasan PLTS dengan jaringan transmisi dan gardu induk milik PLN agar listrik yang dihasilkan dapat langsung disalurkan kepada masyarakat. Menurut Yuliot, percepatan pembangunan akan dimulai dengan kapasitas awal sebesar 17 GW sebelum dilanjutkan secara bertahap.
Selama setahun terakhir, pemerintah juga mencatat sejumlah capaian penting di sektor energi. Rasio desa berlistrik terus meningkat, pembangunan infrastruktur energi strategis berjalan sesuai target, bantuan sambungan listrik bagi masyarakat kurang mampu terus diperluas, jaringan gas rumah tangga berkembang di berbagai daerah, serta pengembangan energi baru terbarukan semakin diperkuat. Di saat yang sama, pemerintah berhasil menjaga stabilitas pasokan energi nasional sekaligus menciptakan iklim investasi yang mendukung percepatan pembangunan sektor energi.
Komitmen menghadirkan akses listrik bagi seluruh desa merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif. Dengan dukungan anggaran yang besar dan berbagai program yang terarah, pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan secara merata. Dukungan seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat akan menjadi faktor penting agar target pemerataan listrik dapat tercapai, sehingga seluruh desa di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan berdaya saing.
*) Analis Kebijakan Energi dan Pemerataan Akses Publik