Oleh: Adhitya Ramadani)*
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama sejak media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Kemudahan mengakses informasi kini diiringi dengan kemampuan setiap individu untuk memproduksi sekaligus menyebarluaskan informasi kepada publik. Kondisi tersebut menciptakan lanskap komunikasi yang jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu ketika arus informasi masih didominasi oleh media arus utama. Di satu sisi, transformasi digital membuka ruang partisipasi publik yang semakin luas. Namun, di sisi lain, derasnya arus informasi juga menghadirkan tantangan baru yang menuntut kesiapan seluruh elemen bangsa dalam membangun resiliensi media sebagai bagian dari pertahanan semesta.
Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Wahyu Triyogo, mengatakan bahwa era media sosial telah melahirkan fenomena banjir informasi yang sangat masif. Informasi tidak lagi harus dicari secara aktif oleh masyarakat, melainkan terus mengalir melalui berbagai platform digital. Situasi ini membuat publik menerima beragam informasi secara bersamaan, mulai dari informasi yang akurat hingga konten yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Kondisi tersebut memunculkan tantangan serius berupa meningkatnya penyebaran misinformasi dan disinformasi. Informasi yang tidak akurat dapat menyebar dengan sangat cepat, bahkan sering kali lebih dahulu diterima masyarakat dibandingkan fakta yang sebenarnya. Ketika informasi keliru disebarluaskan secara berulang, sebagian masyarakat berpotensi menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Oleh karena itu, hoaks tidak lagi sekadar menjadi persoalan informasi, melainkan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk membentuk opini yang menyesatkan, memecah belah masyarakat, hingga mengganggu stabilitas sosial.
Menghadapi tantangan tersebut, penguatan literasi media menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memverifikasi informasi, mengenali sumber yang kredibel, serta memahami karakteristik konten yang berpotensi menyesatkan. Informasi yang tidak memiliki sumber yang jelas, diproduksi secara anonim, atau mengandung unsur provokasi harus disikapi secara kritis sebelum disebarluaskan kembali. Kemampuan literasi digital menjadi benteng pertama dalam menghadapi derasnya arus informasi yang terus berkembang.
Di tengah situasi tersebut, media arus utama memiliki posisi yang semakin strategis. Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Wahyu Triyogo, menegaskan bahwa media profesional memiliki tanggung jawab moral untuk menyajikan informasi yang benar, objektif, independen, serta telah melalui proses verifikasi yang ketat. Kehadiran media yang kredibel menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya di tengah derasnya arus informasi digital yang dipenuhi berbagai narasi yang belum tentu benar.
Karena itu, profesionalisme jurnalis harus tetap menjadi fondasi utama dalam setiap proses pemberitaan. Prinsip verifikasi, akurasi, independensi, dan integritas harus senantiasa dijaga agar media tetap menjadi rujukan utama masyarakat. Kepercayaan publik hanya dapat dipertahankan apabila media mampu menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, media yang mengabaikan prinsip-prinsip jurnalistik demi mengejar sensasi akan kehilangan kredibilitas di mata publik.
Selain memperkuat peran media profesional, dukungan negara juga menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim yang mendukung keberlanjutan media profesional sehingga para jurnalis dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Dukungan tersebut sekaligus menjadi investasi strategis untuk mewujudkan ruang digital yang sehat, edukatif, dan mampu memperkuat ketahanan bangsa.
Salah satu langkah strategis yang patut diapresiasi adalah hadirnya Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Wahyu Triyogo, menilai regulasi tersebut merupakan terobosan penting yang menunjukkan kehadiran negara dalam mengatur tanggung jawab platform digital terhadap keselamatan pengguna, khususnya anak-anak. Regulasi ini menjadi landasan agar seluruh penyelenggara platform digital mematuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia serta lebih bertanggung jawab terhadap konten yang beredar di ruang digital.
Implementasi PP TUNAS diharapkan dapat berjalan secara konsisten sehingga seluruh platform digital, termasuk platform global, memiliki komitmen yang sama dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan ramah bagi masyarakat. Kehadiran regulasi tersebut juga memperkuat posisi negara dalam memastikan bahwa perkembangan teknologi berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan nasional serta keselamatan masyarakat.
Resiliensi media tidak hanya bergantung pada media massa maupun pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Media profesional, pemerintah, platform digital, lembaga pendidikan, komunitas, hingga masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. Di saat yang sama, adaptasi terhadap perkembangan teknologi harus terus dilakukan melalui berbagai inovasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar jurnalistik yang menjunjung tinggi kebenaran, akurasi, dan kepentingan publik.
Pada akhirnya, pertahanan semesta di era digital tidak hanya diwujudkan melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui ketahanan informasi. Masyarakat yang memiliki literasi digital yang baik, media yang profesional, platform digital yang bertanggung jawab, serta regulasi yang adaptif akan menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa. Dengan memperkuat resiliensi media, Indonesia akan semakin siap menghadapi berbagai tantangan di ruang digital sekaligus membangun ekosistem informasi yang aman, terpercaya, dan mendukung ketahanan nasional.
)* Penulis adalah Mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta