Jakarta – Pemerintah terus memperluas ruang partisipasi publik dengan membuka dialog yang inklusif terhadap berbagai aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan mahasiswa. Komitmen untuk menerima masukan, kritik, maupun dukungan secara terbuka dinilai mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat praktik demokrasi sekaligus menjadikan partisipasi publik sebagai bagian penting dalam penyempurnaan berbagai kebijakan nasional.
Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, membantah anggapan adanya pengkondisian pemerintah terhadap aksi yang mendukung program MBG. Menurutnya, pemerintah tidak membedakan aspirasi masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mengkritik kebijakan.
“Terkait dengan dugaan ada pengkondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG, saya rasa itu tidak benar. Karena posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat, suara masyarakat baik yang pro maupun yang kontra,” ujar Kurnia.
Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan MBG. “Pada intinya yang saat ini sedang pemerintah lakukan adalah berusaha berbenah diri dalam hal Program Makan Bergizi Gratis. Sembari itu juga perbaikan-perbaikan dilakukan oleh pimpinan BGN yang baru,” katanya.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penataan tata kelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak menerima insentif selama masa libur sekolah sebagai bagian dari standardisasi tata kelola dan efisiensi anggaran. Dengan 27.820 SPPG yang beroperasi, kebijakan tersebut diperkirakan menghemat anggaran hingga sekitar Rp3 triliun.
Sikap pemerintah yang membuka ruang dialog mendapat apresiasi dari Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi. Menurutnya, pemerintah menunjukkan sikap demokratis karena bersedia menerima aspirasi dan berdialog dengan mahasiswa.
“Demonstrasi itu bagus untuk negara demokrasi. Hal yang perlu diapresiasi kepada pemerintah adalah mau menerima dan membuka dialog dengan demonstran. Hal itu menunjukan pemerintahan Pak Prabowo demokratis dan tidak anti kritik,” ujar Alwan.
Ia juga menilai pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mengevaluasi MBG. “MBG merupakan bentuk komitmen Pak Prabowo dalam menepati janji politik kampanyenya. Ketika ada kekurangan dalam implementasi MBG, pemerintah langsung melakukan mitigasi dan membuka ruang perbaikan ke depan,” tuturnya.
Dengan komunikasi yang terbuka, aspirasi mahasiswa dapat menjadi masukan berharga untuk menyempurnakan kebijakan sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
