Pemerintah Perkuat Pengawasan dan Penindakan Karhutla oleh Korporasi

Jakarta – Pemerintah Indonesia memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini dilakukan melalui penindakan hukum, evaluasi perizinan, hingga peninjauan hak pengelolaan lahan perusahaan.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen tersebut dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina.

Di hadapan para pemimpin negara ASEAN, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan.

“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” tegas Prabowo.

Kepala Negara juga memaparkan upaya penanganan kebakaran yang berlangsung hampir empat bulan dan menimbulkan dampak kabut asap lintas batas hingga Malaysia dan Singapura. Indonesia telah mengerahkan 71.000 personel pemadam kebakaran hutan untuk mengendalikan situasi tersebut.

Dalam operasi itu, sebanyak 16 petugas meninggal dunia, sejumlah lainnya terluka, serta dua helikopter hilang.

“Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter,” ungkapnya.

Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Malaysia dan Singapura atas dampak kabut asap.

Di dalam negeri, pengawasan terhadap perusahaan diperkuat melalui evaluasi Hak Guna Usaha (HGU) milik 11 perusahaan yang terindikasi terkait karhutla.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Kabareskrim Polri. Pemerintah menyiapkan sejumlah opsi, mulai dari pembatalan HGU seluruhnya atau sebagian, tidak memperpanjang hak yang berakhir, hingga menghentikan penerbitan HGU baru.

“Sebanyak 11 perusahaan pemegang HGU telah direkomendasikan Kabareskrim untuk ditindaklanjuti melalui pencabutan hak. Dari hasil penelusuran kepemilikan, terdapat investor yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, serta sejumlah pemegang saham domestik,” ungkap Nusron.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, menyebut pengawasan HGU dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) perlu diperkuat.

Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi kepada 32 subjek hukum, terdiri atas lima pencabutan izin, 19 pembekuan, serta delapan teguran atau paksaan pemulihan. Sebanyak 120 subjek hukum lainnya masih menjalani proses penanganan tindak pidana.

“Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai tindakan sesuai peraturan, termasuk pembekuan, pencabutan, atau penghentian perpanjangan izin,” tegas Dudung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *