Jakarta – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini dipertahankan di tengah gejolak harga minyak mentah dunia dan ketidakpastian geopolitik, sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar kenaikan harga energi tidak membebani masyarakat yang berhak menerima subsidi.
“Subsidi BBM sekarang tidak kita naikkan, mau harga berapa pun harga subsidi BBM tetap harganya sama sampai dengan 31 Desember 2026,” ujar Bahlil.
Bahlil menjelaskan, tekanan harga minyak dunia tetap menjadi perhatian pemerintah. Harga minyak mentah sempat menyentuh sekitar 105 dolar AS per barel sebelum bergerak turun ke kisaran 94 dolar AS per barel pada November. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski menghadapi tekanan eksternal, pemerintah memilih menjaga harga BBM bersubsidi agar masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan sektor produktif, tidak menanggung tambahan beban biaya energi.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, sebelumnya juga menegaskan bahwa kebijakan mempertahankan harga BBM subsidi merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi. Menurutnya, stabilitas harga bensin dan solar bersubsidi penting karena kedua jenis energi tersebut banyak digunakan masyarakat, termasuk petani dan nelayan.
“Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan,” ujarnya.
Kebijakan ini sejalan dengan keputusan pemerintah yang diumumkan sejak April 2026 untuk mempertahankan harga Pertalite dan Biosolar hingga 31 Desember 2026. Pemerintah juga terus memperhitungkan perkembangan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta kemampuan fiskal negara agar subsidi energi tetap terkelola.
Dengan kepastian harga BBM bersubsidi, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga, biaya transportasi dan distribusi kebutuhan pokok lebih terkendali, serta kegiatan ekonomi masyarakat dapat berlangsung dengan lebih stabil. (*)
