Oleh: Pagiai Mandowen )*
Pembangunan yang adil dan merata merupakan salah satu prioritas Presiden dan Wakil Presiden baru, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Tak terkecuali pembangunan berkelanjutan di Papua dengan memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah, budaya yang beragam, dan potensi sumber daya manusia di sana. Namun, di balik keindahan alam dan kekayaan budayanya, Papua juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati kesejahteraan yang lebih baik tanpa mengorbankan warisan alam dan budaya yang telah ada sejak lama.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua, Musa Isir, menegaskan pentingnya pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Musa menyatakan bahwa peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) sangat krusial dalam menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Papua. Dengan melibatkan masyarakat adat, stabilitas sosial dan budaya dapat tetap terjaga, sambil mendukung program-program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Hal ini penting mengingat masyarakat adat Papua memiliki ikatan kuat dengan tanah dan lingkungannya. Pembangunan yang tidak memperhatikan aspek ini berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan merusak keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan masyarakat adat bukan hanya untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, tetapi juga untuk menjaga warisan budaya yang menjadi identitas Papua.
Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019 – 2024, K.H. Ma’ruf Amin, dalam berbagai kesempatan telah memberikan perhatian khusus pada upaya pembangunan Papua. Dalam pidatonya, mantan Pemimpin Umum Nahdatul Ulama itu menyampaikan tiga pesan utama yang harus menjadi pedoman dalam memastikan pembangunan di Papua berjalan secara berkelanjutan.
Pertama, Ma’ruf Amin menekankan pentingnya memperkuat perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan bertanggung jawab. Program-program yang disusun harus berdampak nyata dan memberikan solusi komprehensif. Ini berarti setiap inisiatif pembangunan harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat dan mampu menyelesaikan masalah yang ada secara efektif dan akuntabel.
Kedua, Ma’ruf Amin menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat melalui pendekatan kultural dan keagamaan. Papua memiliki budaya yang kaya dan beragam, dengan adat istiadat yang kuat dan pengaruh agama yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Oleh karena itu, pembangunan tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang fisik atau ekonomi saja, tetapi juga harus mencakup aspek sosial dan budaya. Dengan merangkul tokoh adat, agama, pemuda, dan kelompok-kelompok lokal seperti mama-mama Papua, proses pembangunan dapat berjalan dengan lebih damai dan diterima oleh masyarakat.
Ketiga, Ma’ruf mendorong percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan layanan publik di Papua. Dengan adanya DOB, diharapkan pengelolaan sumber daya manusia, infrastruktur pemerintahan, dan keuangan daerah dapat lebih teratur dan efektif, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal.
Selain dari arahan Ma’ruf, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, menekankan bahwa Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) menjadi landasan utama dalam mewujudkan Papua yang sehat, cerdas, dan produktif. Rencana ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif, dengan melibatkan seluruh elemen, termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pembangunan di Papua tidak hanya terbatas pada infrastruktur dasar, seperti jalan, bandara, dan pelabuhan, tetapi juga mencakup layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam perencanaan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), upaya untuk mengatasi ketimpangan yang dihadapi wilayah timur Indonesia, terutama Papua, menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Jokowi.
Pemerintah saat ini tengah merancang RPJMN untuk periode 2024-2029. Rencana ini akan melanjutkan berbagai capaian pembangunan dalam 10 tahun terakhir, sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan baru di Papua, seperti investasi di sektor smelter, pupuk, dan pangan. Dengan demikian, diharapkan pembangunan Papua tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial.
Membangun Papua untuk generasi mendatang bukanlah tugas yang mudah. Butuh perencanaan matang, pelibatan masyarakat adat, serta komitmen dari pemerintah pusat dan daerah. Namun, jika dilakukan dengan benar, Papua dapat menjadi daerah yang mandiri, maju, dan sejahtera.
Dalam konteks ini, ajakan tersebut untuk merangkul seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan sangat relevan. Pembangunan berkelanjutan tidak bisa hanya dilakukan dari atas ke bawah, tetapi juga harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat di semua lapisan.
Selain itu, keberhasilan pembangunan di Papua juga sangat bergantung pada upaya memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan yang menghormati kearifan lokal dan nilai-nilai budaya, diharapkan masyarakat Papua dapat merasa lebih terlibat dan memiliki dalam proses pembangunan yang terjadi di daerah mereka.
Dalam rangka mewujudkan Papua yang berkelanjutan, dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi krusial. Kebijakan yang pro-pembangunan, terutama dalam hal infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia, akan menjadi kunci untuk mempercepat kemajuan Papua. Melalui komitmen ini, diharapkan Papua dapat menjadi daerah yang semakin sejahtera, mandiri, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Dengan semangat kebersamaan dan kerja sama, kita semua dapat berkontribusi dalam membangun Papua yang lebih baik, bukan hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.
*( Penulis merupakan mahasiswa Papua tinggal di Jakarta
