Jakarta – Tenaga Ahli I Badan Komunikasi Pemerintah RI, Aditya Laksmana, menyatakan bahwa Indonesia melihat situasi ekonomi global secara realistis. Menurutnya, ketegangan geopolitik berdampak pada geoekonomi, mulai dari perang tarif, fragmentasi perdagangan, munculnya polarisasi kawasan perdagangan, hingga perubahan kebijakan negara-negara besar.
“Kita melihat situasi global secara realistis. Namun, Indonesia masih memiliki modal ketahanan ekonomi, salah satunya basis pasar domestik yang besar dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa,” ujar Aditya.
Ia menjelaskan, lebih dari 50 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang konsumsi domestik. Permintaan dalam negeri menjadi penopang utama sehingga Indonesia relatif tidak begitu terpengaruh kondisi ekonomi global. Struktur ekonomi juga mulai terdiversifikasi melalui industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan jasa. Pada triwulan III 2026, ekonomi tumbuh 5,47 persen secara tahunan (year-on-year), lebih tinggi dari triwulan II sebesar 5,29 persen. Secara kumulatif Januari–September 2026, pertumbuhan mencapai 5,45 persen.
Capaian tersebut relatif lebih baik dibandingkan Singapura sekitar 5,4 persen, Malaysia 5,3 persen, dan China 4,5 persen. “Ini menunjukkan Indonesia memiliki agilitas dan daya tahan di tengah perkembangan ekonomi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Tetapi kita tidak boleh terlena, karena masih ada tantangan domestik yang harus diatasi, terutama daya beli masyarakat,” tegasnya.
Dari sisi eksternal, ekspor Indonesia masih tumbuh sekitar 5,5 persen, dengan surplus neraca perdagangan kumulatif 10 miliar dolar AS. Pada September 2026, surplus tercatat 3 miliar dolar AS. Aditya menilai kondisi ini menunjukkan aktivitas perdagangan tetap berjalan dan produk nasional masih berdaya saing di pasar internasional.
Menurut Aditya, program hilirisasi dan industrialisasi memberi fundamental signifikan bagi penguatan ekonomi eksternal. “Hilirisasi meningkatkan nilai tambah, sehingga Indonesia dapat menjadi negara manufaktur berorientasi ekspor. Kebijakan ini juga mendorong substitusi impor, sehingga ketergantungan terhadap barang impor berkurang dan menjadi bantalan terhadap gejolak ekonomi global,” katanya.
Ke depan, pemerintah memprioritaskan penguatan industrialisasi agar sektor industri menjadi penopang utama menghadapi gejolak eksternal. Upaya tersebut membutuhkan transformasi teknologi industri dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk membangun kesesuaian (link and match) antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan sektor industri.
Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan efisiensi biaya produksi agar industri dan produk nasional semakin berdaya saing, antara lain melalui efisiensi biaya logistik dan pemberian insentif fiskal. “Kunci penguatan ekonomi Indonesia adalah memperkuat industri nasional melalui agenda industrialisasi dan digitalisasi,” pungkas Aditya.
