Oleh: Novia Adelia )*
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memasuki masa akhir dengan sederet capaian yang patut diapresiasi. Salah satu aspek yang paling menonjol dari masa kepemimpinannya adalah pembangunan infrastruktur yang masif dan merata di seluruh pelosok negeri.
Pencapaian ini menjadi bukti nyata dari komitmen Presiden Jokowi untuk mewujudkan visi Indonesia sentris, di mana pembangunan tidak lagi terpusat di Jawa saja, tetapi menyentuh ke seluruh wilayah-wilayah terluar, daerah pinggiran, dan desa-desa.
Dengan keberhasilan ini, tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintahan Jokowi telah berhasil memperkuat konektivitas dan meningkatkan aksesibilitas, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
Apresiasi terhadap pembangunan infrastruktur ini tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari berbagai pihak, termasuk kalangan pengusaha. Misalnya, Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lestari Adnan, menyampaikan bahwa pembangunan jalan tol yang masif telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor transportasi, khususnya angkutan bus.
Infrastruktur yang semakin terkoneksi membuat perjalanan antar kota menjadi lebih cepat dan nyaman, sehingga banyak masyarakat yang beralih dari moda transportasi lain ke bus. Hal ini menjadi salah satu contoh konkret bagaimana pembangunan infrastruktur dapat menggerakkan roda ekonomi di sektor transportasi.
Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memaparkan peran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam mendukung pembangunan infrastruktur selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, APBN telah menjadi tulang punggung bagi berbagai proyek pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, yang tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya infrastruktur yang lebih baik, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan juga menjadi lebih mudah, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sejak awal kepemimpinannya, Jokowi telah menekankan pentingnya membangun dari pinggiran. Visi ini diwujudkan melalui pembangunan 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, serta penambahan 2.700 kilometer jalan tol baru dan 6.000 kilometer jalan nasional.
Selain itu, pemerintah juga membangun 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan, serta 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru. Semua ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi merupakan capaian yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Dampak dari pembangunan infrastruktur ini pun mulai terlihat jelas. Salah satu yang paling mencolok adalah penurunan biaya logistik. Sebelum pemerintahan Jokowi, biaya logistik di Indonesia mencapai 24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), namun pada tahun 2023 angkanya berhasil ditekan hingga 14 persen.
Penurunan ini tidak hanya menguntungkan para pengusaha, tetapi juga masyarakat, karena harga barang menjadi lebih terjangkau. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga berkontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia di kancah global. Jika sebelumnya Indonesia berada di peringkat 44 dalam hal daya saing, kini negara ini naik ke peringkat 27 pada tahun 2024.
Tidak hanya infrastruktur fisik, APBN juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Salah satu contohnya adalah melalui penyediaan dana abadi pendidikan yang telah memberikan beasiswa kepada 45.496 putra-putri terbaik bangsa. Beasiswa ini memungkinkan mereka untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas ternama, baik di dalam maupun luar negeri.
Selain itu, APBN juga digunakan untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan, yang berkontribusi pada peningkatan partisipasi kasar di seluruh jenjang pendidikan. Pembangunan infrastruktur juga membawa dampak positif bagi sektor kesehatan. Berkat dukungan APBN, prevalensi stunting di Indonesia berhasil ditekan dari 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 21,5 persen pada tahun 2023.
Selain itu, APBN juga berperan dalam menurunkan angka kemiskinan dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi 9,36 persen pada tahun 2023, bahkan setelah pandemi Covid-19 yang sempat mengguncang perekonomian global. Kemiskinan ekstrem juga berhasil ditekan dari 6,18 persen pada tahun 2014 menjadi 1,12 persen pada tahun 2023.
Capaian ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Banyak pihak yang merasa diuntungkan dengan pembangunan infrastruktur ini, namun ada juga yang merasa bahwa proyek-proyek besar ini lebih banyak menguntungkan kalangan tertentu. Kritik seperti ini adalah hal yang wajar dalam proses pembangunan yang melibatkan berbagai kepentingan.
Pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama 10 tahun pemerintahan Jokowi telah memberikan fondasi yang kuat bagi Indonesia untuk terus melangkah maju. Infrastruktur yang baik akan menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Keberhasilan pembangunan infrastruktur ini menjadi contoh nyata bahwa dengan perencanaan yang baik dan dukungan anggaran yang memadai, Indonesia mampu melakukan lompatan besar dalam pembangunan.
Tentunya keberlanjutan proyek-proyek ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan selanjutnya. Harapannya, pemerintahan baru nanti dapat melanjutkan momentum positif ini, sehingga Indonesia bisa terus bergerak maju menuju visi sebagai negara maju yang sejahtera.
Pada akhirnya, apresiasi terhadap capaian pemerintahan Jokowi dalam membangun infrastruktur adalah suatu keharusan. Namun, apresiasi ini harus disertai dengan evaluasi yang objektif agar pembangunan di masa depan bisa lebih baik lagi. Sebagai bangsa, kita semua memiliki peran dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
)* Pengamat Kebijakan Publik Universitas Negeri Semarang
