Oleh: Rafiqi Hasan )*
Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam upaya percepatan pemerataan ekonomi di Indonesia. Menyadari pentingnya sektor ini, pemerintah memberikan perhatian khusus melalui kebijakan yang berfokus pada pengembangan UMKM agar bisa berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional. Dengan pendekatan ekonomi yang dikenal sebagai Prabowonomics, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan era sebelumnya, yang berkisar di angka 5 persen. Untuk mencapainya, UMKM ditempatkan sebagai tulang punggung yang tak hanya mendorong pertumbuhan tetapi juga memastikan distribusi ekonomi yang lebih merata.
Dengan kontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM menjadi sektor dengan peran dominan dalam perekonomian Indonesia, mengungguli negara-negara ASEAN dan G20 lainnya dalam hal ini. Di negara maju seperti Jerman dan Jepang, kontribusi UMKM terhadap PDB berada di kisaran 53 persen, sementara di Singapura sekitar 44 persen. Dari total unit usaha di Indonesia, 99 persen adalah UMKM yang tersebar di berbagai sektor dan beroperasi di seluruh pelosok negeri, mulai dari daerah perkotaan hingga pedesaan. Hal ini memperlihatkan betapa besar peran UMKM dalam menciptakan peluang ekonomi di daerah-daerah, membantu menyeimbangkan perekonomian dan menekan ketimpangan yang ada.
Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung perkembangan UMKM, termasuk pemisahan Kementerian Koperasi dan UMKM, yang memungkinkan fokus yang lebih terarah. Adanya kementerian khusus bagi UMKM mencerminkan betapa seriusnya perhatian pemerintah dalam mendorong sektor ini menjadi lebih tangguh dan siap bersaing.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menekankan perlunya UMKM diintegrasikan ke dalam rantai nilai global untuk membantu Indonesia menjadi negara maju. Maman juga menyoroti UMKM harus menjadi tulang punggung strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam mencapai tujuan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.
Sejumlah program pemerintah dalam mendukung UMKM mencakup peningkatan akses pembiayaan, digitalisasi, dan memperluas pasar. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mendorong UMKM untuk bertransformasi secara digital, yang terbukti sangat efektif dalam memperluas jangkauan pasar mereka di era digital.
Pembiayaan menjadi kunci dalam memperkuat UMKM. Pemerintah mengintegrasikan berbagai program pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah serta bantuan produktif untuk usaha mikro. Kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta juga digalakkan, yang memungkinkan UMKM untuk mendapatkan dukungan lebih besar dalam meningkatkan kualitas produk sehingga mampu menembus pasar internasional. Melalui kerja sama ini, UMKM didorong untuk bersaing di pasar global, mengurangi ketergantungan pada pasar domestik, dan meningkatkan daya saing industri nasional.
Ketangguhan UMKM dalam menghadapi berbagai krisis juga menjadi alasan penting pemerintah mendukung sektor ini. Pada saat krisis ekonomi 1998 dan pandemi COVID-19, UMKM menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa dan membantu pemulihan ekonomi. Sektor ini mampu memberikan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global, menjadikannya aset yang berharga dalam menghadapi ancaman resesi atau kontraksi ekonomi. Selain itu, dengan menyerap sekitar 97 persen dari total tenaga kerja, UMKM memainkan peran penting dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM masih menghadapi tantangan besar, seperti akses teknologi, keterbatasan finansial, dan kurangnya pelatihan serta pembinaan. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai program pelatihan dan pendampingan, termasuk Program UMKM Level Up, yang dirancang untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan kemampuan mereka di era digital. Program ini juga menyediakan akses pasar yang lebih luas dan membuka kesempatan bagi UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam bisnis.
Selain digitalisasi, pemerintah juga meluncurkan program Bangga Buatan Indonesia, yang bertujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan produk lokal. Dengan kampanye ini, UMKM tidak hanya didukung secara finansial tetapi juga diberi panggung untuk memperkenalkan produk-produk mereka ke pasar yang lebih luas. Upaya pemerintah ini diharapkan dapat menciptakan lebih banyak nilai tambah bagi produk UMKM dan meningkatkan permintaan produk-produk lokal.
Selain itu, Menteri Perdagangan, Budi Santoso berkomitmen meningkatkan ekspor para pelaku UMKM melalui program UMKM BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) Ekspor. Oleh karena itu, semua bentuk kegiatan ekspor yang dilakukan pelaku UMKM akan dipercepat dan dipermudah.
Seiring dengan berbagai upaya yang dilakukan, UMKM di Indonesia memiliki keunggulan yang tak bisa diabaikan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selain sebagai penyedia lapangan kerja, UMKM memiliki potensi besar untuk meningkatkan devisa negara. Dukungan regulasi yang diberikan pemerintah, termasuk UU Cipta Kerja, membuka akses yang lebih mudah bagi UMKM untuk mendapatkan izin usaha dan memperkuat basis legalitas. Kebijakan ini memudahkan UMKM dalam mendapatkan pembiayaan dan menjalankan usaha secara lebih profesional.
Meskipun dukungan pemerintah terus diberikan, keberhasilan pengembangan UMKM pada akhirnya tetap bergantung pada kemampuan dan komitmen para pelaku usaha itu sendiri. Para pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk, memperkuat strategi pemasaran, serta mengadopsi teknologi dan inovasi yang diperlukan. Pemerintah akan terus memberikan dukungan melalui berbagai regulasi dan program pembinaan, namun kesuksesan dalam menghadapi persaingan global hanya bisa diraih dengan kerja keras dari setiap pelaku UMKM.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan ketangguhan para pelaku UMKM, Indonesia dapat memaksimalkan potensi sektor ini untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Pemerintah bertekad agar UMKM terus menjadi tulang punggung ekonomi nasional, sekaligus motor penggerak pemerataan kesejahteraan. Semua langkah yang diambil ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong Indonesia menuju ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
)* Pengamat Ekonomi dari Pancasila Madani Institute
