Oleh: Fajar Dwi Santoso)*
Dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat. Sebagai langkah strategis, pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran publik mengenai peran mereka dalam proses demokrasi. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan kualitas pemilihan dapat ditingkatkan serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar diinginkan oleh rakyat.
Partisipasi masyarakat dalam Pilkada bukan hanya sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab. Melalui keikutsertaan aktif, warga negara dapat menyuarakan aspirasi dan memilih calon yang sesuai dengan harapan mereka. Untuk itu, berbagai inisiatif telah diluncurkan guna mendorong masyarakat agar tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas dan agen perubahan.
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur baru-baru ini menggelar sosialisasi daring yang berfokus pada pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye untuk Pilkada serentak 2024. Inisiatif ini sangat penting, mengingat peran media penyiaran lokal dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi yang akurat selama masa pemilihan.
Ketua KPID Jawa Timur, Immanuel Yosua, menekankan bahwa lembaga penyiaran lokal tidak hanya dituntut untuk mematuhi regulasi, tetapi juga perlu berkoordinasi secara aktif dengan lembaga penyelenggara pemilihan, seperti KPU dan Bawaslu. Koordinasi ini tidak hanya penting untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan yang ada, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk menghindari penyebaran informasi yang salah atau hoaks.
Sosialisasi ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pedoman siaran selama Pilkada, dan merupakan langkah proaktif dalam menciptakan iklim informasi yang sehat. Dengan adanya panduan yang jelas, diharapkan lembaga penyiaran lokal dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, menjadi sumber informasi yang tepercaya bagi masyarakat. Dalam konteks ini, media penyiaran memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik pemilih dan membantu mereka membuat keputusan yang tepat.
Pemerintah melalui berbagai kementerian telah menyusun program edukasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai proses pemilihan. Program ini mencakup seminar, diskusi publik, dan kampanye informasi yang menyasar semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu memahami pentingnya suara mereka dan dampak yang ditimbulkan dari setiap pilihan yang diambil.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024 akan terus mengadakan sosialisasi. Dalam konteks demokrasi, partisipasi masyarakat adalah fondasi yang sangat penting. Melalui upaya sosialisasi yang terencana dan melibatkan praktisi media serta wartawan, KPU Bengkayang menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kesadaran pemilih.
Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Bengkayang, Yopi Cahyono, mengungkapkan bahwa kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi fokus utama sosialisasi karena minimnya akses informasi terkait pemilihan tersebut.
Sosialisasi yang melibatkan media merupakan langkah strategis. Media memiliki peran krusial dalam menyebarkan informasi kepada publik. Dengan kolaborasi ini, KPU tidak hanya memperluas jangkauan informasi, tetapi juga dapat memastikan bahwa pesan yang disampaikan tepat sasaran dan mudah dipahami oleh masyarakat. Informasi yang akurat dan transparan mengenai proses pemilihan akan membantu masyarakat merasa lebih terlibat dan berdaya dalam menentukan pilihan mereka.
Selain itu, akses informasi yang transparan juga menjadi salah satu fokus utama. Dalam era digital, informasi mengenai calon kepala daerah dan visi misi mereka seharusnya mudah diakses oleh publik. Berbagai platform media sosial dan situs resmi pemerintah dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi yang akurat dan objektif. Hal ini bertujuan untuk mengurangi misinformasi yang sering kali beredar menjelang pemilihan.
Kegiatan Cooling System Silaturahmi yang dipimpin oleh Kapolsek Dumai Kota, Iptu Mulyadi Sihombing adalah langkah yang sangat relevan dalam menyikapi dinamika politik menjelang Pilkada. Dalam konteks pemilihan umum, sikap persatuan dan kesatuan masyarakat menjadi hal yang krusial. Pesan Iptu Mulyadi yang menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan pilihan politik menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab kepolisian dalam menciptakan situasi yang kondusif.
Selain itu, peringatan tentang potensi penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial selama masa Pilkada juga sangat relevan. Di era informasi yang serba cepat ini, hoaks dapat menyebar dengan mudah dan mengubah opini publik secara drastis. Dengan mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap berita yang tidak jelas sumbernya, Iptu Mulyadi turut berkontribusi dalam membangun masyarakat yang kritis dan selektif terhadap informasi.
Pentingnya partisipasi juga diungkapkan melalui dukungan terhadap organisasi masyarakat sipil yang aktif mengawal proses demokrasi. Organisasi-organisasi ini berperan dalam memberikan pelatihan, sosialisasi, serta advokasi kepada masyarakat.
Masyarakat diharapkan untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan bijak. Suara yang diberikan dalam Pilkada akan menentukan arah pembangunan daerah dan kebijakan yang akan diterapkan.
Upaya Presiden Prabowo dalam mendorong partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak 2024 mencerminkan komitmen untuk menciptakan demokrasi yang lebih kuat. Partisipasi yang tinggi tidak hanya mencerminkan kualitas pemilihan, tetapi juga memperkuat legitimasi pemimpin yang terpilih. Dengan semua inisiatif ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menentukan masa depan daerah mereka, menjadikan demokrasi lebih bermakna bagi setiap individu.
)*Penulis merupakan Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya
