Oleh : Salmon Kadepa )*
Presiden Prabowo memiliki komitmen tinggi dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua, termasuk dalam memberantas Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selama ini menjadi sumber penderitaan masyarakat. Komitmen ini tentu saja perlu mendapat dukungan masyarakat luas agar stabilitas keamanan di Papua dapat terus terjaga
Terbaru, OPM kembali melancarkan aksi yang sangat brutal, keji dan biadab di Bumi Cenderawasih. Seorang warga sipil pedagang Alat Tulis Kantor (ATK) bernama Jamaluddin, menjadi korban penembakan di Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah.
Penembakan yang terjadi pada Senin, 21 Oktober 2024 tersebut menjadi bukti nyata bahwa keamanan di wilayah berjuluk Surga Kecil di ujung Indonesia ini masih menghadapi ancaman serius dari kelompok teroris musuh negara yang terus mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi warga setempat.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah berkomitmen kuat untuk memberantas gerombolan separatis yang terus meneror masyarakat. Melalui pendekatan keamanan dan hukum, Presiden Prabowo berupaya memastikan bahwa setiap warga di wilayah berjuluk Kota Emas tersebut mendapatkan perlindungan penuh dari ancaman kekerasan.
Tidak hanya melalui operasi militer, pemerintah juga memperkuat keamanan dengan mengintensifkan patroli dan memperkuat kerja sama antarinstansi untuk memastikan keselamatan masyarakat tetap terjamin.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo, mengungkapkan kejadian penembakan tersebut diketahui setelah keponakan korban, Noval, melaporkannya ke Polres Puncak Jaya. Peristiwa tersebut menggambarkan betapa OPM terus mencari cara untuk melemahkan rasa aman di wilayah tersebut. Aksi biadab yang dilakukan oleh kelompok OPM tidak hanya menghancurkan nyawa, tetapi juga mengganggu keseharian warga yang tengah berusaha mencari nafkah.
Kapolres Puncak Jaya, AKBP Kuswara, juga menegaskan bahwa situasi di Kota Mulia, pasca-penembakan, tetap aman dan terkendali. Namun, aparat kepolisian meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan patroli rutin guna mencegah aksi serupa terulang kembali.
Kuswara juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan di sekitar mereka. Hal tersebut penting agar aparat keamanan dapat bertindak lebih cepat dan mencegah aksi terorisme dari kelompok separatis yang meresahkan tersebut. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya kerja sama antara masyarakat dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas di wilayah berjuluk Surga Kecil di Timur Indonesia.
Selain itu, Direktur Perangkat Hukum Internasional BNPT, Imam Subekti, menyatakan bahwa pemerintah telah memprioritaskan penegakan hukum terhadap OPM. Penindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan bukan hanya dalam rangka memberantas OPM, tetapi juga dalam upaya untuk mencegah meluasnya pengaruh paham radikal yang dibawa oleh kelompok tersebut. OPM kerap melakukan tindakan kriminal seperti pembunuhan dan penganiayaan berat dengan senjata api, yang tentu menjadi ancaman nyata bagi kehidupan warga sipil di Papua.
Pemerintah, melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), telah mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 34 provinsi, termasuk di Papua Barat. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme.
BNPT percaya bahwa pencegahan yang melibatkan masyarakat lebih efektif daripada penindakan yang hanya dilakukan setelah terjadinya aksi kekerasan. Langkah preventif ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang berfokus pada pembangunan keamanan dan ketertiban yang berbasis pada partisipasi masyarakat.
Peran Presiden Prabowo dalam memperkuat keamanan Papua mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Sebagai pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 yang memiliki latar belakang militer, Presiden Prabowo memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya stabilitas di wilayah strategis seperti Papua.
Tidak hanya fokus pada aspek militer, namun Kepala Negara juga menekankan pentingnya pendekatan humanis yang melibatkan masyarakat lokal dalam menjaga perdamaian dan ketertiban.
Sejalan dengan visi Presiden RI kedelapan tersebut, langkah pemerintah dalam memberantas kelompok separatis di Papua terus dipercepat. Keamanan di wilayah Papua tidak boleh lagi dirusak oleh aksi teror yang menyasar warga sipil tak bersalah. Keterlibatan aparat keamanan yang sigap dan penegakan hukum yang tegas akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan Papua yang aman dan sejahtera.
Kasus penembakan yang menewaskan Jamaluddin hanya salah satu dari sekian banyak aksi biadab yang dilakukan oleh OPM. Pemerintah melalui berbagai program keamanan dan penegakan hukum terus berusaha keras untuk melindungi warga dari ancaman tersebut. Dengan penguatan koordinasi antara TNI, Polri hingga BIN serta elemen masyarakat, harapan akan terciptanya perdamaian di wilayah berjuluk Kota Emas ini semakin terbuka lebar.
Masyarakat Papua diharapkan tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang beredar di tengah situasi seperti ini. Aparat keamanan selalu siap menangani setiap gangguan keamanan yang terjadi. Di sisi lain, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tetap berkomitmen untuk memberikan perlindungan optimal kepada warga Papua, serta memberantas gerombolan separatis yang mengancam kedamaian di wilayah tersebut.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan kerja sama yang erat antara aparat keamanan serta masyarakat, Papua akan terus melangkah menuju masa depan yang lebih aman dan sejahtera.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bandung
