Jakarta – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024, diharapkan dapat mendorong inovasi serta memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa tujuan utama dari Pilkada serentak adalah untuk meningkatkan administrasi pemerintahan. Dengan pelaksanaan Pilkada yang dilakukan secara paralel, diharapkan dapat tercipta keselarasan antara visi pembangunan nasional dan daerah.
“Penyelenggaraan Pilkada serentak memiliki tujuan untuk memperbaiki administrasi pemerintahan. Dengan adanya pemilihan yang paralel, diharapkan akan terjadi sinkronisasi antara visi pembangunan nasional dan daerah,” kata Tito.
Menurutnya, sinkronisasi ini sangat penting karena akan berdampak langsung pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlangsung selama lima tahun.
Tito menambahkan bahwa dengan adanya Pilkada serentak, potensi konflik vertikal dan horizontal dalam sistem pemerintahan dapat diminimalkan.
“Pilkada serentak dapat mengurangi potensi konflik vertikal dan horisontal dalam sistem pemerintahan,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam suatu sistem demokrasi, perbedaan pendapat sering kali muncul, dan perbedaan tersebut bisa menimbulkan konflik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi kekerasan, yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
Lebih lanjut, Tito berharap bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dapat menciptakan kebijakan yang lebih sinkron antara pemerintah pusat dan daerah, yang akan berdampak pada keberhasilan pembangunan nasional.
“Kami berharap Pilkada serentak akan memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, yang akhirnya akan meningkatkan kualitas pemerintahan,” katanya.
Sementara itu, sejalan dengan Mendagri, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menambahkan bahwa tujuan Pilkada serentak 2024 adalah untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Bima juga menjelaskan bahwa Pilkada serentak akan memperkokoh kewenangan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia.
“Pilkada serentak ini bisa memperkuat sistem presidensial kita, mengokohkan kewenangan eksekutif, dan menyelaraskan pembangunan pusat dan daerah,” ungkap Bima.
Dengan adanya sinkronisasi ini, Pilkada serentak 2024 diharapkan dapat membawa inovasi dalam pemerintahan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat stabilitas pemerintahan yang lebih terkoordinasi. Ini
Pilkada 2024 menjadi momentum penting untuk memastikan pemerintahan yang lebih efektif dalam menjalankan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
**
