Oleh: Meliana Kede )*
Langkah pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menghapus utang macet yang membelit pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), petani, dan nelayan menjadi bukti konkret keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani pada 5 November 2024. Aturan tersebut memberikan nafas baru bagi jutaan pelaku usaha kecil yang selama bertahun-tahun terjerat dalam lingkaran utang tanpa solusi. Langkah progresif ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya hadir sebagai pengatur, tetapi juga sebagai mitra yang siap menyelesaikan masalah riil masyarakat.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah nyata dari presiden untuk menunjukkan keberpihakan kepada pelaku UMKM, petani, dan nelayan. Menurutnya, penghapusan utang memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali fokus dalam mengembangkan usaha tanpa dihantui beban finansial.
Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat kecil, tetapi juga memberi mereka peluang untuk bangkit dari keterpurukan akibat krisis panjang yang melanda berbagai sektor ekonomi.
Langkah tersebut mencerminkan komitmen Presiden Prabowo dalam membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat, dimulai dari mereka yang selama ini terpinggirkan. Dengan kebijakan itu, diyakini para pelaku UMKM dan petani akan mampu bangkit dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan produktivitas mereka.
Tindakan tersebut juga dipandang sebagai bentuk jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi sektor UMKM selama beberapa dekade terakhir. Selama ini, akses pembiayaan yang sulit serta bunga tinggi sering kali menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha.
Dengan penghapusan utang tersebut, Presiden Prabowo memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pelaku usaha kecil untuk fokus pada peningkatan produksi dan inovasi tanpa tekanan finansial.
Di sisi lain, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan secara rinci bahwa program penghapusan utang ini memiliki kriteria khusus. Hanya pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta yang telah kehilangan kemampuan membayar, yang memenuhi syarat untuk penghapusan utang.
Tunggakan tersebut harus sudah jatuh tempo dan diproses penghapusan di bank-bank milik negara (Himbara). Maman menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan mereka yang benar-benar tidak memiliki opsi lain, terutama akibat dampak bencana alam, pandemi, atau tantangan struktural lainnya.
Penjelasan Maman menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya dibuat untuk memberikan keringanan finansial, tetapi juga dirancang secara strategis agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.
Dengan menargetkan pelaku usaha yang sudah tidak memiliki kemampuan membayar, pemerintah memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran. Langkah itu juga mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola keuangan negara agar tetap efisien dan berdaya guna.
Selain itu, Maman menyoroti pentingnya selektivitas dalam implementasi kebijakan tersebut. Pelaku usaha yang dinilai masih memiliki kemampuan membayar akan tetap diwajibkan memenuhi kewajiban finansial mereka sesuai prosedur normal.
Hal tersebut memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak disalahgunakan dan tetap fokus pada membantu mereka yang paling membutuhkan. Dengan kebijakan yang terukur tersebut, pemerintah menunjukkan keberpihakan yang bijak dan strategis terhadap sektor UMKM. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, turut memuji langkah Presiden Prabowo sebagai terobosan besar dalam mendukung kesejahteraan rakyat kecil. Kebijakan tersebut, menurut Eddy, tidak hanya meringankan beban para pelaku UMKM, petani, dan nelayan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi besar ketahanan pangan nasional.
Dengan menghapus utang yang selama ini menjadi penghalang produktivitas, Eddy optimis para pelaku usaha kecil akan lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam membangun sektor ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Eddy juga menekankan pentingnya pendampingan literasi keuangan bagi para penerima manfaat kebijakan tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bantuan pemerintah dapat digunakan secara optimal, sehingga memberikan dampak positif jangka panjang bagi pengelolaan usaha mereka. Sinergi antara kebijakan penghapusan utang dan edukasi finansial ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kokoh, terutama di tingkat akar rumput.
Presiden Prabowo menunjukkan bahwa penghapusan utang tersebut bukan hanya soal menyelesaikan masalah finansial, tetapi juga soal memberikan harapan baru. Kebijakan itu merefleksikan visi pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 ini untuk memastikan tidak ada rakyat kecil yang tertinggal dalam perjalanan menuju kesejahteraan bersama.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah juga berupaya menjawab tantangan struktural yang selama ini menghambat pertumbuhan UMKM di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Dengan membebaskan mereka dari belenggu utang, Presiden Prabowo memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk memaksimalkan potensi mereka dalam berkontribusi pada perekonomian nasional. Kebijakan tersebut juga menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.
Penghapusan utang tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bekerja untuk menyelesaikan masalah hari ini, tetapi juga membangun landasan bagi masa depan yang lebih baik.
Dengan memberikan kelegaan kepada mereka yang paling membutuhkan, kebijakan tersebut membawa pesan yang jelas bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan nasional, tidak ada satu pun rakyat kecil yang akan ditinggalkan. Inilah bukti keberpihakan nyata pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memprioritaskan rakyat sebagai inti dari pembangunan bangsa.
)* Analis Ekonomi Makro – Sentra Ekonomi Nusantara (SEN)
