Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mempercepat proses pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatra.
Dengan pendekatan terstruktur, sistematis, dan masif, pemerintah memastikan pemulihan yang menyeluruh untuk masyarakat yang terdampak di provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penanganan pascabencana harus dilakukan secara holistik, mencakup tidak hanya pembangunan rumah yang rusak, tetapi juga memulihkan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
“Negara harus hadir secara utuh. Kita tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak, tetapi juga memulihkan kehidupan, penghidupan, dan masa depan masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Presiden.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan penyiapan relokasi permanen di wilayah rawan bencana.
Pemulihan fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, rumah sakit, serta sarana transportasi juga terus dipercepat untuk mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan perkembangan pemulihan yang sudah menunjukkan hasil signifikan.
“Bencana ini telah menimbulkan dampak besar, namun berkat upaya terpadu, jumlah pengungsi telah menurun drastis, dan pemulihan fasilitas umum sudah mulai pulih,” ujarnya.
Tito mengungkapkan bahwa hingga 14 Januari 2026, jumlah pengungsi di Aceh telah berkurang tajam dari 1,4 juta menjadi 171.100 jiwa, sementara di Sumatra Utara turun dari 53.000 menjadi 13.600 jiwa.
Di Sumatra Barat, pengungsi juga mengalami penurunan, dari 16.000 menjadi 10.900 jiwa.
Tito juga mengungkapkan angka kerusakan rumah yang cukup signifikan.
Di Aceh, tercatat 144.865 rumah rusak, dengan rincian 61.795 rusak ringan, 38.709 rusak sedang, dan 44.365 rusak berat.
Sumatra Utara mengalami kerusakan pada 175.050 rumah, sementara di Sumatra Barat, 12.672 rumah mengalami kerusakan. Pemulihan fasilitas publik, termasuk rumah sakit dan sekolah, terus dipercepat.
“Sumatra Barat menjadi provinsi dengan progres pemulihan paling cepat, dengan hampir seluruh layanan pemerintahan dan fasilitas umum sudah kembali berjalan normal,” ujar Tito.
Selain itu, Ia juga menyoroti perbaikan akses jalan yang masih berlangsung di beberapa daerah.
Akses jalan darat di Pasaman, Pasaman Barat, Kepulauan Mentawai, dan Agam masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Sektor pendidikan juga menjadi tantangan di beberapa wilayah, dengan sejumlah sekolah yang masih rusak di daerah seperti Langkat, Kota Medan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.
Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triyono menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menerapkan pendekatan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam penanganan bencana.
“TSM bukan sekadar istilah. Ini adalah cara kerja agar pemulihan berjalan cepat dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Ivan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut memberikan laporan progres terkini.
Tercatat, 270 unit jembatan bailey telah dipasang untuk memperbaiki aksesibilitas, dan sebanyak 200 unit hunian sementara telah diserahkan kepada masyarakat terdampak.
Selain itu, BNPB juga mengintensifkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi cuaca ekstrem yang menghambat pemulihan.
