Oleh : David Falih Hansa )*
Pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan komitmen besar dalam mempersiapkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek ini bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga upaya membangun simbol baru bagi masa depan Indonesia.
Dengan target besar, Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya merancang rencana matang agar IKN dapat berfungsi penuh sebagai pusat pemerintahan modern. Presiden dijadwalkan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, bersama seluruh aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat.
Tahapan pembangunan ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari penyelesaian hunian ASN, infrastruktur eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Tidak hanya itu, ekosistem perkotaan, seperti fasilitas publik dan lingkungan ramah lingkungan, juga diprioritaskan untuk memastikan kenyamanan seluruh penghuni.
Dengan dukungan koordinasi lintas kementerian, pemerintah menetapkan timeline yang ketat namun realistis. Proyek ini mencerminkan visi besar Prabowo dalam menciptakan pusat pemerintahan yang efisien, modern, dan berkelanjutan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo ditargetkan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Bahkan, jika memungkinkan, perpindahan ini bisa terjadi lebih cepat. Infrastruktur untuk mendukung aktivitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif sedang dipersiapkan secara bertahap namun pasti.
Dody menjelaskan bahwa seluruh ASN yang menjadi bagian dari pemerintah pusat juga akan pindah ke ibu kota baru dalam waktu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, transformasi besar ini tidak hanya menyentuh aspek fisik tetapi juga sistem pemerintahan secara keseluruhan.
Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana pemerintah merancang dua fase besar pembangunan di IKN. Fase pertama yang ditargetkan selesai pada tahun 2025 difokuskan pada pengadaan hunian bagi ASN, pembangunan kantor pemerintah, dan infrastruktur dasar lainnya.
Pada fase ini, ekosistem perkotaan juga mulai dibentuk. Restoran, pusat layanan publik, dan fasilitas pendukung lainnya mulai beroperasi untuk memastikan kenyamanan penghuni awal IKN. Meski demikian, Basuki menyebutkan bahwa kepastian perpindahan ASN pada 2025 masih menunggu keputusan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Fase kedua yang direncanakan selesai pada 2028 lebih terfokus pada pembangunan infrastruktur yudikatif dan legislatif, termasuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan kompleks DPR/MPR. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar perpindahan fisik, tetapi juga ingin memastikan semua lembaga negara memiliki lingkungan kerja yang optimal.
Basuki menegaskan bahwa arahan dari Presiden Prabowo sangat jelas, yakni memastikan seluruh ekosistem di IKN dapat mendukung aktivitas pemerintahan secara penuh.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menambahkan bahwa pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN menjadi prioritas utama.
AHY memastikan bahwa target pemerintah adalah menyelesaikan pembangunan KIPP dalam empat hingga lima tahun mendatang. Langkah ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk menjadikan IKN sebagai simbol modernisasi dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.
Selain gedung-gedung pemerintahan, AHY juga menekankan pentingnya pembangunan fasilitas pendukung seperti perumahan dan sarana transportasi untuk ASN dan pejabat yang akan pindah. Fasilitas ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi para penghuni awal. Dengan konsep ramah lingkungan yang diusung, IKN dirancang untuk menjadi kota masa depan yang tidak hanya megah tetapi juga berkelanjutan.
Meski dirancang dengan visi besar, proyek sebesar pembangunan IKN tidak luput dari berbagai tantangan. Kesiapan anggaran, teknis pembangunan, hingga penerimaan masyarakat terhadap perpindahan ibu kota menjadi faktor-faktor yang harus dikelola dengan hati-hati.
Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam setiap langkah pembangunan dan melibatkan berbagai pihak terkait. Pendekatan ini penting agar proyek tidak hanya menjadi sekadar ambisi politik, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, kritik tentang dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan IKN juga harus dijawab dengan solusi konkret. Konsep kota ramah lingkungan yang diusung diharapkan dapat menjawab kekhawatiran ini. Pemerintah berkomitmen untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem setempat dengan menerapkan teknologi modern yang mendukung keberlanjutan.
Pembangunan IKN sejatinya mencerminkan keberanian pemerintahan Prabowo Subianto untuk berpikir jauh ke depan. Pemindahan ibu kota bukan hanya soal pindah tempat, tetapi juga soal membangun simbol baru yang merepresentasikan kemajuan bangsa. Dengan rencana yang matang, pembangunan IKN berpotensi menjadi salah satu tonggak sejarah dalam perjalanan panjang Indonesia menuju negara maju.
Proyek ini juga memiliki dimensi strategis dalam menciptakan pemerataan pembangunan. Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan, diharapkan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial di luar Pulau Jawa. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, sekaligus memperkuat integrasi nasional.
Kesuksesan pembangunan IKN tidak mungkin dicapai tanpa dukungan dari seluruh elemen bangsa. Partisipasi aktif masyarakat dan semangat gotong royong menjadi kunci untuk mewujudkan visi besar ini. Pemerintah telah menunjukkan komitmen penuh melalui perencanaan matang dan alokasi sumber daya yang tepat. Kini, saatnya masyarakat turut mengambil peran dalam perjalanan ini.
Dengan kolaborasi dan kerja keras, Ibu Kota Nusantara dapat menjadi cerminan cita-cita bersama untuk masa depan yang lebih cerah. Proyek ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga simbol tekad kita sebagai bangsa untuk terus maju dan beradaptasi dengan tantangan zaman. Bersama-sama, kita membangun sejarah baru untuk generasi mendatang.
)* Penulis adalah kontributor Persada Institute
