Oleh : Dirandra Falguni )*
Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Upaya ini mendapatkan momentum istimewa dengan diundangnya Presiden untuk membuka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 pada 9 Desember mendatang. Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menegaskan kehadiran Presiden Prabowo dalam pembukaan Hakordia menjadi momen strategis untuk memberikan arahan kepada seluruh elemen bangsa. Pihaknya berharap arahan Presiden mampu menguatkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, BUMN, hingga masyarakat umum dalam memberantas korupi.
Pada pidato pelantikannya bulan Oktober lalu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya memberantas korupsi dengan mengedepankan sistem yang transparan dan penegakan hukum yang tegas. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mendorong digitalisasi dalam pelaporan harta kekayaan pejabat negara.
Hakordia 2024 menjadi salah satu agenda penting dalam rangka memperkuat tekad bersama memberantas korupsi. Dengan tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju,” acara ini menyoroti pentingnya penguatan kolaborasi seluruh elemen bangsa untuk mengakselerasi pembangunan nasional.
Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa, menambahkan tema ini relevan dengan tiga momentum besar Indonesia, yaitu pergantian kepemimpinan nasional, pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, dan visi Indonesia Emas 2045. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi pilar utama dalam memberantas korupsi.
Selain pembukaan oleh Presiden Prabowo, acara Hakordia 2024 juga akan diisi dengan lelang barang hasil rampasan dari tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto menjelaskan bahwa hasil lelang ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa korupsi memiliki dampak nyata bagi negara.
KPK, di bawah kepemimpinan yang solid, telah mengembangkan sistem e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) berbasis teknologi digital. Sistem ini memanfaatkan integrasi data kependudukan, perpajakan, dan registrasi perusahaan untuk mendeteksi ketidakwajaran kekayaan pejabat secara real-time. Deputi Informasi dan Data KPK, Eko Marjono, menjelaskan bahwa e-LHKPN juga melibatkan masyarakat melalui fitur e-announcement untuk memberikan masukan terkait laporan harta kekayaan pejabat.
Pengembangan teknologi berbasis machine learning yang kini tengah dilakukan KPK semakin memperkuat pengawasan terhadap transaksi keuangan pejabat. Langkah ini menjadi bukti nyata bagaimana teknologi menjadi garda terdepan dalam perang melawan korupsi.
Di kancah internasional, Indonesia juga menegaskan posisinya sebagai pemimpin dalam inovasi pemberantasan korupsi. Pada Pertemuan Pimpinan Lembaga Antikorupsi ASEAN ke-20 di Bali, KPK mempresentasikan berbagai inovasi teknologi, termasuk e-LHKPN.
Pihaknya sangat mendukung forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antikorupsi antarnegara ASEAN. Kolaborasi regional penting dalam menghadapi tantangan global, seperti korupsi lintas negara dan pencucian uang.
Negara-negara seperti Kamboja dan Malaysia turut memamerkan teknologi antikorupsi mereka, menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan kerja sama dan inovasi tanpa henti. Komitmen pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada reformasi sistem, tetapi juga menyentuh sektor pendidikan dan kolaborasi antarlembaga.
Provinsi Jawa Tengah menjadi contoh keberhasilan implementasi program antikorupsi di tingkat daerah. Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menegaskan pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari kebijakan strategis daerah. Melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2019, Jawa Tengah telah menjadi pelopor replikasi desa antikorupsi, dengan 29 desa percontohan yang terus bertambah setiap tahun.
Langkah ini mendapatkan pengakuan nasional dengan pencapaian Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023, di mana Jawa Tengah meraih skor tertinggi dalam kategori provinsi besar. Pendidikan anti korupsi menjadi kunci dalam membentuk budaya integritas di kalangan masyarakat dan ASN.
Presiden Prabowo memandang pemberantasan korupsi bukan sekadar tugas pemerintah, tetapi juga gerakan kolektif seluruh bangsa. Dengan mengedepankan sistem yang transparan, pendidikan antikorupsi, dan kolaborasi antarlembaga, visi Indonesia sebagai negara maju dapat diwujudkan.
Hakordia 2024 menjadi bukti nyata bahwa perang melawan korupsi adalah perjuangan yang harus terus digelorakan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia optimis dapat membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sebagai langkah awal menuju Indonesia Emas 2045.
Secara keseluruhan, peringatan Hakordia 2024 nanti mengandung filosofi bahwa Indonesia membutuhkan penguatan komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu memberantas korupsi. Hal itu demi tujuan pembangunan nasional dengan memanfaatkan tiga momentum besar di Indonesia, yakni pergantian kepemimpinan nasional, pembangunan ibu kota baru Nusantara, dan menuju Indonesia Emas 2045.
)* Kontributor Beritakapuas.com
