Oleh : Nofer Syaputra )*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, balita, dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan program ini hanya dapat dicapai melalui kerja kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra internasional, hingga komunitas di tingkat akar rumput. Dalam berbagai agenda koordinasi dan evaluasi di daerah, tampak jelas bahwa sinergi multipihak menjadi fondasi utama untuk memastikan implementasi MBG berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan.
Di Provinsi Kepulauan Riau, komitmen pemerintah daerah terlihat kuat melalui forum koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Provinsi Kepri. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan bahwa optimalisasi MBG menuntut keselarasan langkah antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam pemetaan capaian, penanganan kendala teknis, serta penyusunan strategi tindak lanjut. Masyarakat, terutama pelajar merupakan penerima manfaat utama, harus benar-benar merasakan kehadiran program ini secara nyata. Dengan terbentuknya lebih dari seratus dapur MBG di seluruh Kepri yang melayani ratusan ribu anak sekolah, pemerintah provinsi memastikan bahwa penyaluran makanan bergizi dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.
Di sisi lain, BGN sebagai otoritas nasional terus memperketat kualitas layanan MBG. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hedrayudha, menilai bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada kepatuhan seluruh pelaksana terhadap standar operasional, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan. Ia menggarisbawahi pentingnya monitoring berkelanjutan dan pengawasan terpadu bersama pemerintah daerah, TNI, serta Polri. Pendekatan pengawasan berlapis tersebut dimaksudkan agar tidak ada pelanggaran teknis yang dapat membahayakan kesehatan penerima manfaat. Bagi BGN, kepatuhan bukan hanya soal administratif, tetapi terkait langsung dengan keselamatan anak dan kualitas generasi masa depan.
Upaya meningkatkan standar MBG tidak hanya dilakukan melalui pengawasan, tetapi juga melalui penguatan kapasitas petugas lapangan. Di Kabupaten Biak Numfor, BGN menggandeng UNICEF untuk memberikan pelatihan kepada petugas penjamah makanan. Staf Ahli 1 Bupati Biak Numfor, Fransisco Olla, menilai bahwa petugas penjamah makanan memiliki peran strategis dalam menjaga mutu pangan MBG. Menurutnya, petugas harus memahami prinsip higienitas, keamanan pangan, serta mampu menilai kecukupan gizi pada setiap menu yang dipersiapkan. Petugas yang sehat, terampil, dan bersertifikat dapat mencegah risiko penyakit atau keracunan makanan yang berpotensi mengganggu keberlangsungan program.
Perwakilan UNICEF Indonesia, Dwi Kristanto, menyampaikan dukungan lembaganya melalui pelatihan teknis yang ditujukan untuk dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, peningkatan kapasitas ini penting untuk memastikan setiap tahapan penyajian makanan dilakukan sesuai standar internasional keamanan pangan. Kehadiran UNICEF menjadi bukti bahwa dunia internasional memberikan perhatian besar terhadap upaya Indonesia meningkatkan status gizi anak melalui pendekatan programatik yang sistematis.
Sementara itu di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pemerintah daerah menunjukkan bentuk sinergi yang terbangun kuat antara pengawasan lapangan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, melakukan peninjauan langsung ke dapur SPPG dan sekolah untuk memastikan kelancaran proses pendistribusian makanan. Monitoring harian sangat diperlukan agar program tetap berjalan sesuai standar pelayanan. Dalam temuannya, sebagian besar kendala berasal dari aspek administrasi, seperti kelengkapan dokumen dan sertifikasi petugas, sehingga perlu diselesaikan secara cepat dan terkoordinasi.
Bahwa MBG tidak hanya bermanfaat dari sisi gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Dengan seluruh belanja bahan pangan dilakukan melalui pasar lokal dan mengutamakan komoditas unggulan seperti udang serta bandeng, program ini secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi akar rumput. Potensi besar sinergi antara MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang dirancang untuk memperkuat rantai pasok pangan dan memastikan bahan baku diperoleh secara efisien dari desa. Selain itu, rencana pembuatan portal pengaduan di tingkat desa dan kecamatan diharapkan dapat memperkuat transparansi dan mempercepat tindak lanjut lapangan.
Pada tahap implementasi, hadirnya unsur keamanan seperti Bhabinkamtibmas dan Kodim turut memberikan kontribusi melalui fungsi pengawasan dan pendampingan di lapangan. Kolaborasi tersebut memastikan distribusi makanan tetap lancar dan kendala dapat segera diatasi. Hingga saat ini, puluhan dapur MBG di Pati telah aktif dan terbukti meningkatkan kehadiran siswa di sekolah karena makanan bergizi membuat peserta didik lebih sehat dan siap mengikuti proses belajar.
Melalui rangkaian kerja kolaboratif di berbagai daerah tersebut, jelas bahwa program MBG telah berkembang menjadi gerakan besar yang melibatkan banyak pihak dengan tanggung jawab yang saling berkaitan. Pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat sinergi dan memastikan setiap aspek program berjalan sesuai standar. Dengan dukungan daerah, lembaga internasional, pelaku ekonomi lokal, serta masyarakat, MBG berpotensi menjadi katalis dalam mencetak generasi muda yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih siap berkontribusi bagi masa depan Indonesia. Program ini bukan sekadar penyediaan makanan, tetapi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat fondasi pembangunan nasional.
)* Penulis adalah Pengamat Sosial
