Oleh: Andika Simangunson )*
Dalam beberapa tahun terakhir, kolaborasi antara sektor publik dan swasta semakin menjadi kunci utama dalam mendorong kebangkitan ekonomi dan ekspansi industri manufaktur di Indonesia. Dengan tantangan global yang semakin kompleks, kerja sama lintas sektor menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk memperkuat fondasi ekonomi negara.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis bahwa industri pengolahan atau manufaktur dapat kembali ekspansif melalui peningkatan koordinasi dan penerapan regulasi yang mendukung industri. Agus menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global yang belum stabil turut memengaruhi aktivitas industri dalam negeri, diperparah dengan regulasi yang tidak mendukung pelaku industri. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat dan tepat sasaran.
Dalam sidang kabinet paripurna perdana yang digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Agus mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo mengingatkan untuk mewaspadai penurunan angka Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia yang pada Juli 2024 berada di 49,3 poin, menandakan fase kontraksi setelah sebelumnya bertahan di level ekspansi selama 34 bulan berturut-turut.
Agus juga menyampaikan bahwa Presiden menekankan perlunya kewaspadaan terhadap kontraksi PMI manufaktur yang juga dialami oleh beberapa negara di Asia, terutama pada komponen output yang mengalami penurunan signifikan.
Selain itu, beban impor bahan baku yang tinggi akibat fluktuasi nilai tukar rupiah dan serangan produk impor turut memengaruhi permintaan domestik. Presiden menekankan pentingnya penggunaan bahan baku lokal dan perlindungan terhadap industri dalam negeri, serta perlunya mencari pasar nontradisional dan potensi pasar baru sebagai tujuan ekspor produk-produk Indonesia.
Agus juga meyakini bahwa kinerja industri manufaktur di Indonesia masih bisa bangkit kembali jika didukung dengan kebijakan probisnis, seperti ketersediaan bahan baku produksi, keberlanjutan harga gas industri yang kompetitif, dan ketegasan dalam substitusi impor. Kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik jika koordinasi dijalankan sesuai aturan, dengan konsistensi dan transparansi untuk mendukung industri dalam negeri.
Pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kolaborasi antar-sektor. Melalui kebijakan yang mendukung kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, pemerintah berupaya meningkatkan investasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan industri manufaktur.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan produsen manufaktur di Indonesia tetap optimistis bahwa penjualan dan produksi akan meningkat, seiring dengan harapan penguatan kondisi pasar pada tahun depan.
Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian, yang bertanggung jawab atas sektor manufaktur, logistik perdagangan, dan persaingan usaha, pemerintah akan memberikan dukungan melalui berbagai instrumen yang dimiliki. Pemerintah juga akan terus mendukung industri dengan berbagai langkah, terutama jika menghadapi serangan impor yang bersifat praktik perdagangan tidak sehat. Dalam situasi tersebut, pemerintah akan mengambil langkah korektif yang diperlukan.
Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta telah terbukti efektif dalam mempercepat realisasi proyek-proyek strategis, seperti pembangunan kawasan industri, pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya masing-masing pihak, kolaborasi ini mampu mengatasi berbagai kendala yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
Kolaborasi mendorong peningkatan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan adanya kepastian hukum, insentif fiskal, dan dukungan pemerintah, investor merasa lebih percaya diri untuk menanamkan modal di sektor manufaktur Indonesia, yang pada gilirannya mendorong ekspansi dan penciptaan lapangan kerja.
Ekspansi industri manufaktur membawa banyak manfaat bagi perekonomian nasional, termasuk peningkatan pendapatan negara, pengurangan impor, dan peningkatan ekspor. Dengan semakin berkembangnya industri manufaktur, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di pasar global.
Adapun Pemerintah, telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung kolaborasi ini, termasuk insentif pajak, kemudahan perizinan, dan dukungan infrastruktur. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan industri manufaktur.
Pembangunan infrastruktur yang masif, termasuk jalan, pelabuhan, dan fasilitas logistik, menjadi fondasi penting bagi ekspansi industri manufaktur. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur ini memastikan bahwa kebutuhan industri dapat terpenuhi secara efisien.
Meskipun kolaborasi telah membawa banyak kemajuan, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti birokrasi yang rumit, ketimpangan infrastruktur antarwilayah, dan masalah lingkungan. Kolaborasi yang lebih erat dan inovatif diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Dengan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, optimisme terhadap kebangkitan ekonomi dan ekspansi industri manufaktur di Indonesia semakin meningkat. Dukungan dari berbagai pihak memastikan bahwa industri manufaktur akan terus tumbuh dan menjadi motor penggerak perekonomian nasional.
Sehingga kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan kunci dalam meningkatkan optimisme terhadap kebangkitan ekonomi dan ekspansi industri manufaktur. Dengan sinergi yang kuat, Indonesia dapat memanfaatkan peluang-peluang baru, mengatasi tantangan yang ada, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui sinergi yang kuat, negara ini dapat mengoptimalkan peluang baru, menghadapi tantangan dengan lebih efektif, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
)* Penulis adalah Jurnalis pada Quantum Leap Management