Bali – Indonesia menekankan urgensi kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang juga dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs). Penekanan ini tidak hanya ditujukan untuk kemajuan Indonesia, tetapi juga untuk mendorong perkembangan di negara-negara berkembang lainnya.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Vivi Yulaswati, mengatakan bahwa Indonesia menegaskan pentingnya kemitraan multipihak untuk mempercepat capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Indonesia dan negara-negara berkembang lain.
“TPB/SDGs merupakan platform kolaborasi antar sektor, subsektor, negara, kota, untuk memastikan setiap prosesnya kolaboratif, tidak ada yang tertinggal, untuk eanm tahun ke depan menjelang 2030, perlu contoh konkret, sinergi terus menerus. Di HLF MSP 2024 ini, kita akan mendengarkan solusi dan praktik baik dari masing-masing negara untuk kita adopsi dan terapkan masing-masing,” jelas Deputi Vivi.
Berdasarkan laporan Sustainable Development Report 2023, Indonesia kini berada di peringkat ke-75 dunia, naik dari posisi ke-102 empat tahun sebelumnya.
HLF MSP 2024 menjadi sarana penting, termasuk Indonesia, untuk kolaborasi multipihak, berbagi praktik baik, dan menghasilkan solusi konkret untuk mencapai target TPB/SDGs.
“Pembangunan dalam konteks TPB/SDGs memerlukan transformasi, Indonesia sudah menyiapkan itu semua dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, ini semua sangat layak kita diskusikan, termasuk juga mendengar berbagai kemajuan pesat yang terjadi di negara-negara Afrika,” tutur Vivi.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menegaskan bahwa butuh langkah transformatif dan kerja sama internasional yang lebih kuat bagi negara-negara Selatan-Selatan untuk mewujudkan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Hal itu ditegaskannya saat High-Level Plenary Session High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 bertajuk “Building Bridges: Unlocking the Full Potential of Global South through Multi-Stakeholder Partnerships, Senin (2/9/2024) di Nusa Dua Bali.
Langkah tersebut, karena negara-negara Selatan-Selatan menghadapi tantangan besar, seperti pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, defisit infrastruktur, terganggunya rantai pasokan global, kembalinya kebijakan proteksionis yang menghambat dan mengikis kepercayaan global terhadap lembaga-lembaga global.
“Dunia tidak dapat membiarkan fragmentasi. Menghadapi periode penuh gejolak saat ini sangat menantang. Oleh karena itu, langkah-langkah transformatif dan kerja sama internasional yang lebih kuat menjadi semakin penting untuk mendorong agenda Sustainable Development Goals 2030,” ujar Menteri Suharso.
Turut hadir Perdana Menteri Timor-Leste Xanana Gusmao, Menteri Perencanaan dan Koordinasi Bantuan Pembangunan Republik Demokratik Kongo Guylain Nyembo Mbwizya, Menteri Perencanaan Kamboja Bin Troachhey, Sekretaris-Jendral UNCTAD Rebeca Grynspan, dan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Fransisco de Asis Aguilera Aranda.
Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao pada kesempatan tersebut mengapresiasi kepimpinan Indonesia dalam HLF MSP yang mengangkat isu penting bagi negara berkembang dan Global South, seperti apa yang dilakukan Indonesia pada Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955.
“Konferensi Bandung memperkenalkan prinsip-prinsip penting untuk kerja sama Selatan-Selatan, seperti penghormatan terhadap kedaulatan, tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri, penyelesaian sengketa secara damai, dan penerapan hukum internasional yang universal,” katanya
Xanana melanjutkan, prinsip-prinsip ini harus terus membimbing kita dalam mengembangkan model baru kerja sama multilateral dan kemitraan multipemangku kepentingan.
“Sidang pleno tingkat tinggi hari ini melanjutkan tradisi Indonesia dalam membangun solidaritas antara negara-negara Selatan dan mendukung kemitraan multipemangku kepentingan,” ujar Xanana. []
