Oleh: Awan Putra Ashari )*
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur memasuki tahap penting di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Proyek ambisius yang dimulai pada era Presiden Joko Widodo ini bertujuan untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang tidak hanya efisien dalam pengelolaan negara, tetapi juga dapat mengakselerasi daya saing ekonomi Indonesia.
Keberlanjutan pembangunan IKN di era Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen pemerintah untuk melanjutkan proyek ini dengan penyesuaian yang tepat guna menyesuaikan dengan kebutuhan nasional dan anggaran yang tersedia.
Dalam rencana jangka panjang, Presiden Prabowo menargetkan untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, dengan seluruh eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara (ASN), dipindahkan ke ibu kota baru paling lambat pada 17 Agustus 2029.
Rencana pemindahan ke IKN ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, yang menjelaskan bahwa meskipun ada tantangan terkait perlambatan pembangunan akibat prioritas program lain, seperti swasembada pangan, pihaknya tetap optimistis bahwa proyek IKN akan selesai sesuai dengan timeline yang ditetapkan, meskipun ada kemungkinan penyesuaian terhadap anggaran dan proses pembangunan.
Adapun bila menilik timeline perencanaan IKN, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu dilaksanakan dalam 5 tahap hingga 2045. Pembangunan yang dimulai di era Presiden Jokowi ini disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 triliun.
Meskipun keberlanjutan pembangunan IKN sempat diragukan setelah pelantikan Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurthi Yudhoyono, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tetap berkomitmen untuk melanjutkan proyek tersebut, namun dengan penyesuaian yang cermat.
Pembangunan IKN bukan satu-satunya proyek prioritas yang perlu perhatian. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo juga harus memperhatikan berbagai proyek strategis nasional lainnya di seluruh Indonesia, termasuk swasembada pangan, energi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penyesuaian terhadap anggaran dan efisiensi dalam pembangunan akan menjadi fokus utama agar proyek IKN dapat dilanjutkan tanpa mengabaikan kebutuhan lainnya.
Pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi pendorong utama bagi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bahtiar Rifai, berpendapat bahwa IKN berpotensi mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi dengan mengurangi ketergantungan terhadap pusat ekonomi yang terpusat di Jawa.
Dengan hadirnya IKN sebagai pusat perekonomian baru di wilayah tengah dan timur Indonesia, diharapkan akan tercipta konektivitas yang lebih baik antar wilayah yang mengurangi biaya transportasi dan mempercepat distribusi barang serta jasa di seluruh Indonesia.
Pembangunan IKN juga dapat memberikan dampak positif dalam pengembangan ekonomi di luar Jawa, yang selama ini menjadi perhatian utama pemerintah dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh negeri. IKN diharapkan bisa mengurangi ketimpangan pembangunan antara Jawa dan wilayah lainnya dengan menghadirkan peluang investasi baru, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memperkuat konektivitas antar daerah yang lebih efisien.
Namun, untuk memastikan keberlanjutan proyek ini dapat terwujud dengan optimal, Bahtiar Rifai menekankan pentingnya membangun ekosistem bisnis yang mendukung keberlanjutan ekonomi di IKN. Kebutuhan akan infrastruktur dasar seperti energi, pangan, dan jasa lainnya harus diperhatikan dengan cermat. Hal ini akan menciptakan transaksi ekonomi yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan IKN.
Selain itu, pembentukan pusat-pusat inovasi dan aglomerasi ekonomi yang dapat menarik investasi juga menjadi kunci utama dalam mendorong perekonomian Indonesia melalui IKN. Pemerintah juga perlu memastikan hubungan yang harmonis antara masyarakat lokal dan para pendatang untuk menciptakan ekosistem perekonomian yang utuh dan kolaboratif.
Dengan demikian, pembangunan IKN tidak hanya terbatas pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan yang menyeluruh.
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dalam visi bersama, berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN sebagai bagian dari program prioritas mereka. Presiden Prabowo optimis bahwa dalam waktu tiga tahun ke depan, IKN akan mulai berfungsi sebagai ibu kota negara yang baru.
Meski demikian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan dengan penyesuaian yang memperhitungkan aspek efisiensi, baik dalam hal anggaran maupun pelaksanaan proyek, untuk memastikan kelancaran pembangunan dan keberlanjutan proyek ini di masa depan.
Secara keseluruhan, meskipun tantangan besar menghadang dalam pembangunan IKN, seperti pembiayaan yang terbatas dan kebutuhan untuk menyelaraskan dengan proyek-proyek strategis lainnya, komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan pembangunan ibu kota baru ini patut diapresiasi.
Dengan penyesuaian yang cermat terhadap anggaran dan fokus pada keberlanjutan ekonomi, IKN berpotensi menjadi pendorong utama untuk menciptakan pemerataan pembangunan yang lebih baik dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo siap untuk menghadapi tantangan tersebut dengan kebijakan yang tepat guna memastikan keberhasilan proyek ini di masa depan.
)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
