Oleh : Julvri Liben )*
Keberlanjutan pembangunan Papua menjadi fokus penting bagi pemerintah dan semua pihak yang terlibat dalam pengembangan daerah tersebut. Beberapa aspek yang menjadi sorotan dalam mencapai keberlanjutan pembangunan Papua salah satunya, investasi dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. Kemudian peningkatan kualitas pendidikan dengan memperluas akses ke sekolah dan meningkatkan standar pembelajaran untuk mempersiapkan generasi muda Papua menghadapi tantangan masa depan.
Dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di Papua, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan Penandatanganan Perjanjian Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jalan Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim di Provinsi Papua Pegunungan.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan jalan tersebut telah dicanangkan sejak era pemerintahan Presiden Soeharto awal 1980an guna menghubungkan Jayapura-Wamena, terutama untuk logistik sehingga dapat mengurangi tingkat kemahalan barang dan jasa. Selain itu, pembangunan jalan tersebut tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Basuki turut mengapresiasi terhadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu), PT PII, dan PT Hutama Mambelim Trans Papua yang telah bersedia membantu mewujudkan pembangunan jalan tersebut.
Segmen Mamberamo-Elelim sepanjang 50,14 kilometer (km) yang akan dibangun dengan skema KPBU ini merupakan bagian dari ruas Jayapura-Wamena. Lingkup pembangunannya juga meliputi pembangunan jembatan, satu unit pelaksana penimbangan bermotor, penanganan lereng dan tebing selama masa layanan. Bentuk kerja sama proyek KPBU ini adalah Design, Build, Finance, Operate, Maintenance dan Transfer dengan masa kerja sama selama 15 tahun. Rinciannya adalah 2 tahun masa konstruksi dan 13 tahun masa layanan dengan pengembalian investasi melalui skema Availability Payment (AP). Dengan nilai investasi sebesar Rp3,3 triliun, proyek itu memperoleh penjaminan pemerintah dari PT PII.
Dengan adanya jalan Trans Papua dapat membantu dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan memfasilitasi akses lebih baik terhadap layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan penurunan tingkat kemiskinan. Pembangunan jalan Trans Papua juga dapat mengurangi isolasi sosial dan politik antara berbagai kelompok etnis di Papua. Hal ini dapat membuka jalan bagi dialog antar kelompok, meningkatkan kesadaran dan toleransi antar budaya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo mengatakan pembangunan di Papua semakin masif pasca diresmikannya empat Daerah Otonom Baru (DOB). Untuk itu perlu adanya keseimbangan dalam pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan memastikan kebutuhan generasi mendatang. Selain itu, pembangunan di Papua perlu memperhatikan banyak hal, salah satunya konteks lokal, karena pembangunan dengan mempertimbangkan kelestarian alam serta kearifan lokal menjadi kunci keberhasilan membangun Papua kedepannya.
Papua memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, seperti tambang, hutan, dan sumber daya laut. Sehingga dengan pembangunan yang tepat dapat mengelola sumber daya ini secara berkelanjutan untuk kepentingan jangka panjang. Pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat Papua dapat memperkuat kapasitas lokal dalam mengelola sumber daya dan membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan. Selain itu, dengan meningkatkan kehadiran pemerintah dan infrastruktur di Papua, pemerintah dapat memperkuat kedaulatan negara serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan berjalan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan nasional.
Pentingnya pembangunan di Papua tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal, tetapi juga untuk memperkuat integrasi sosial, meningkatkan stabilitas politik, dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi alam yang dimiliki Papua untuk kesejahteraan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan di Papua perlu dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan, keadilan, dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan serta kearifan lokal.
Selain itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk mengatakan sebagai keberlanjutan pembangunan di Papua Tengah, pihaknya melakukan pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem) Provinsi Papua Tengah dengan mengusung konsep grand smart city dan mempertahankan kawasan hijau. Di lokasi Puspem tersebut, akan ada perkantoran, perumahan, dan kawasan masyarakat, serta instalasi listrik sistem bawah tanah. Saat ini, proses pembangunannya ada di Kementerian PUPR, dan semua dokumen serta master plannya sudah diberikan.
Pembangunan pusat pemerintahan di Papua Tengah merupakan langkah yang strategis untuk memperkuat kehadiran pemerintah dan meningkatkan pelayanan publik di wilayah tersebut. Pusat pemerintahan yang baik akan meningkatkan kehadiran dan kedekatan pemerintah dengan masyarakat Papua Tengah. Hal ini akan membantu dalam menyediakan layanan publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kemudian dengan adanya pusat pemerintahan yang memadai, pelayanan administratif dan publik seperti izin usaha, administrasi kependudukan, perizinan pembangunan, serta layanan sosial dapat ditingkatkan secara signifikan. Ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan-layanan tersebut tanpa harus bepergian jauh. Selanjutnya sebagai pusat administrasi, pusat pemerintahan dapat menjadi pusat ekonomi yang mempromosikan kegiatan bisnis dan perdagangan di sekitarnya. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
)* Mahasiswa asal Papua tinggal di Yogyakarta
