Jakarta – Pemerintah memperkuat kesejahteraan dan kepastian kerja guru melalui berbagai kebijakan, mulai dari peningkatan anggaran tunjangan, percepatan sertifikasi, hingga pembukaan formasi aparatur sipil negara (ASN).
Langkah ini dilakukan untuk memberikan perlindungan sekaligus meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi guru binaannya mulai 2027. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, mengatakan persiapan formasi telah disinkronkan bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK,” jelas Suyitno.
Pemerintah juga memberikan perlindungan kepada guru PPPK yang mengikuti seleksi CPNS. Apabila tidak lolos seleksi, mereka tetap dapat mempertahankan status sebagai PPPK. Selain itu, guru paruh waktu akan memperoleh kesempatan diangkat menjadi PPPK sesuai arahan Presiden.
Perhatian terhadap kesejahteraan juga diwujudkan melalui program sertifikasi bagi lebih dari 50.000 guru. Kemenag turut menyiapkan fasilitas BPJS Kesehatan gratis bagi lebih dari 100.000 guru non-ASN pada 2026. Bahkan, pemerintah menyiapkan peluang beasiswa bagi anak guru apabila orang tua mereka mengalami musibah atau risiko tertentu.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa perhatian terhadap guru merupakan tanggung jawab negara.
“Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah,” ujar Nasaruddin.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan anggaran tunjangan guru ASN dan non-ASN mencapai Rp91,4 triliun per tahun.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, merinci anggaran tersebut terdiri atas Rp70,64 triliun untuk guru ASN dan Rp20,21 triliun bagi guru non-ASN.
“Kalau ditotal itu, tunjangan itu Rp90 triliun lebih untuk guru-guru di seluruh Indonesia, Rp90 triliun atau sampai Rp91,4 triliun per tahun, itu tunjangan yang diberikan kepada guru kita,” ujar Nunuk.
Peningkatan anggaran juga dipengaruhi bertambahnya guru bersertifikat pendidik. Pada 2025, sebanyak 2.785.464 guru atau sekitar 92 persen telah memiliki sertifikat pendidik, sementara 807.287 guru dinyatakan lulus PPG.
Rangkaian kebijakan ini diarahkan untuk memperluas perlindungan, memberikan kepastian kerja, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional.
