Oleh: Delvi Arsika )*
Pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting menjadi ujian bagi komitmen Indonesia dalam menegakkan supremasi hukum. Dukungan masyarakat terhadap langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan bahwa penanganan perkara ini memiliki arti penting bagi perlindungan konstitusi, keamanan negara, dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Pengungkapan secara menyeluruh diperlukan agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.
Dukungan tersebut terlihat melalui berbagai inisiatif masyarakat, salah satunya pengiriman karangan bunga ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta. Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) menjadi salah satu elemen masyarakat yang menyampaikan dukungan terhadap upaya kepolisian mengungkap dugaan penyadapan terhadap kepala negara. Aksi tersebut melanjutkan kegiatan nasional LPI sebelumnya berupa penyalaan 1.000 lilin dan pembagian bunga kepada anggota kepolisian di sejumlah daerah.
Direktur Eksekutif LPI, Akhrom Saleh, memandang dukungan tersebut sebagai bentuk apresiasi masyarakat terhadap langkah Kapolri dalam mengungkap dugaan tindak pidana penyadapan ilegal. Ia juga mendorong agar penyidikan dilakukan secara terbuka sehingga seluruh pihak yang berada di balik perkara dapat diketahui. Sikap masyarakat ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum yang transparan memperoleh ruang dukungan ketika dijalankan untuk kepentingan negara dan keadilan.
Pengusutan perkara juga mendapat perhatian Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Riano P. Ahmad. Ia mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto yang dinilainya menunjukkan keseriusan kepolisian dalam membongkar dugaan tindak pidana yang melibatkan oknum di lingkungan institusi sendiri. Menurut Riano, keberanian mengungkap perkara internal menjadi indikasi bahwa Polri terbuka terhadap kritik, masukan, dan evaluasi dari masyarakat.
Proses penegakan hukum yang professional menurut Riano dapat menjadi momentum memperbaiki tata kelola internal kepolisian sekaligus memulihkan kepercayaan publik. Pengalaman Suyudi sebagai Kapolsek Tanah Abang, Kapolres Jakarta Pusat, hingga Wakapolda Metro Jaya juga menjadi salah satu alasan Riano menaruh keyakinan terhadap kepemimpinannya. Namun, kepercayaan tersebut perlu dibuktikan melalui penyidikan yang konsisten, transparan, dan tidak berhenti pada pihak-pihak yang berada di lapisan terdepan.
Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan terhadap kemerdekaan pers. Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat, mengecam dugaan penyadapan ilegal yang disebut turut menyasar sejumlah media massa. Ia menilai penggunaan kekuasaan untuk membatasi kebebasan pers, terutama apabila dilandasi kepentingan politik, merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Komaruddin menjelaskan bahwa penyadapan dapat dilakukan oleh lembaga berwenang sepanjang mempunyai dasar hukum dan alasan yang sah. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan untuk mengintervensi kegiatan jurnalistik maupun membatasi ruang gerak media. Dewan Pers karena itu mendorong pemerintah memastikan wartawan dapat menjalankan tugas secara kritis, independen, dan objektif tanpa intimidasi dari pihak mana pun.
Persoalan penyadapan ilegal menjadi semakin serius ketika tindakan tersebut diduga melibatkan penggunaan fasilitas atau perangkat yang berkaitan dengan kewenangan negara. Penyadapan tanpa prosedur hukum dapat membuka akses terhadap komunikasi pribadi, informasi strategis, dan data sensitif yang seharusnya dilindungi. Apabila hasil pengumpulan informasi itu digunakan untuk kepentingan tertentu di luar ketentuan hukum, tindakan tersebut berpotensi menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.
Berdasarkan informasi penyidikan, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Aktivitas tersebut diduga menyasar Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha selama periode 2025–2026. Penyidik juga mendalami dugaan pelaksanaan penyadapan tanpa permohonan penyidik, laporan polisi, maupun keterkaitan dengan proses penegakan hukum yang sah.
Dugaan penghapusan hasil penyadapan turut menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri karena dapat memengaruhi pembuktian perkara. Penyidik perlu memastikan bagaimana perangkat digunakan, siapa yang memberikan perintah, ke mana informasi disalurkan, serta apakah terdapat pihak lain yang memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Pengungkapan rangkaian peristiwa secara utuh akan membantu membedakan tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Pada akhirnya, dukungan masyarakat terhadap pengusutan kasus ini tidak seharusnya dimaknai sebagai pembelaan terhadap individu atau kelompok tertentu. Dukungan tersebut merupakan dorongan agar setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk pejabat maupun aparat yang memiliki kewenangan besar. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati, sementara pihak yang terbukti melakukan pelanggaran wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Keberhasilan mengungkap perkara hingga tuntas akan menjadi bukti bahwa hukum mampu bekerja tanpa tunduk pada kepentingan kekuasaan. Penguatan pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan, perlindungan komunikasi negara, serta jaminan kemerdekaan pers juga perlu menjadi bagian dari pembenahan kelembagaan. Dengan demikian, solidaritas masyarakat dan dukungan terhadap langkah penegakan hukum dapat menjadi fondasi untuk memperkuat negara hukum yang menjunjung keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
)* Pengamat Kebijakan Publik
