Jakarta – Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan informasi strategis serta menjaga kedaulatan negara. Praktik penyadapan tanpa dasar hukum tidak hanya mengancam privasi individu, tetapi juga berpotensi membuka informasi sensitif yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Karena itu, pengusutan perkara tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kewenangan negara tidak disalahgunakan.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menilai tindakan penyadapan ilegal yang diduga melibatkan sejumlah mantan pejabat Polri dapat mengarah pada perbuatan makar. Pernyataan tersebut disampaikan setelah munculnya perkembangan penetapan tersangka dalam perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo, pejabat negara, dan petinggi partai politik.
“Dan kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini, mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” kata Prasetyo.
Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah belum mengetahui secara pasti motif di balik dugaan penyadapan tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa informasi yang dimiliki kepala negara dan pimpinan pemerintahan memiliki tingkat sensitivitas tinggi.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mendorong agar pengusutan kasus ini dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada penindakan terhadap para tersangka.
Ia menilai dugaan penyadapan ilegal yang disertai penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap sistem elektronik merupakan pelanggaran serius terhadap HAM serta hak demokratis warga negara.
“Penyadapan secara ilegal yang disertai penghapusan data elektronik hingga akses ilegal bukan hanya bentuk penyalahgunaan kewenangan. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hak-hak demokratis warga negara, sekaligus perlawanan terhadap sistem hukum nasional,” tegas Hasto.
Hasto juga mengapresiasi keberanian jajaran internal Polri yang melaporkan dugaan penyimpangan tersebut. Ia berharap perkara ini menjadi momentum pembenahan institusi kepolisian agar kewenangan penegakan hukum tidak digunakan untuk kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
“Institusi penegak hukum harus dijauhkan dari agenda politik praktis, kepentingan pribadi atau kelompok,” ujarnya.
Melalui pengusutan transparan dan menyeluruh, perlindungan rahasia negara, hak masyarakat, serta supremasi hukum diharapkan semakin kuat. Penegakan hukum yang adil menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan keamanan dan kedaulatan Indonesia. (*)
