United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugee in the Near East (UNRWA) mengapresiasi dukungan Indonesia atas konsistensinya membela Palestina. Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, mengatakan terimakasih Indonesia yang sangat konsisten membantu untuk kemudahan para pengungsi Palestina
Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, di sela-sela High Level Week (HLW) 79th UN General Assembly (UNGA), Minggu (22/9/2024).
UNRWA merupakan sebuah lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengelola sekolah, layanan sosial, pusat kesehatan, hingga mendistribusikan bantuan makanan kepada jutaan pengungsi Palestina.
“Pagi ini saya hadir di pertemuan Core Group Menlu OKI untuk mendorong pemanfaatan Majelis Umum PBB untuk menggalang dukungan dalam upaya memperbaiki situasi di Palestina, termasuk melalui UNRWA,” kata Retno Marsudi
Dalam pertemuan dua tokoh penting itu, Retno menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap mandat UNRWA dalam penanganan seluruh korban. Ia juga menyebut, Indonesia akan terus menggalang dukungan untuk Palestina, termasuk melalui UNRWA.
Menurut data yang tercatat bahwa sejak 2023, Indonesia terus konsisten memberikan bantuan kemanusiaan berupa dana, obat-obatan, hingga bahan makanan untuk Palestina.
Pada tahun 2023, Indonesia menaikkan pendanaan untuk UNRWA sebanyak tiga kali lipat. Sementara itu, tahun ini, total pendanaan yang digelontorkan Indonesia mencapai USD1,2 juta.
Di sisi lain, pemerintah juga menjajaki kerja sama dengan Badan Zakat Indonesia (Baznas) untuk penyaluran batuan kepada UNRWA. Sejak November 2023, Baznas sudah mendistribusikan bantuan dana sebesar USD3,3 juta untuk masyarakat Palestina.
Sedangkan pada 10 Juni 2024 lalu, Indonesia juga memberikan bantuan kemanusiaan sebesar USD500 ribu melalui International Labour Organization (ILO), sebuah organisasi internasional untuk isu ketenagakerjaan.
Selain melalui bantuan kemanusian Indonesia juga mengambil langkah melalui jalur diplomasi politik luar negeri dalam membantu perjuangan Palestina.
Dalam pidatonya di PBB Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan negara negara non blok melalui pengaruhnya harus membantu dan memperjuangkan Palestina.
Menurut Retno terdapat dua hal yang harus diperjuangkan untuk Palestina, Pertama terkait upaya meningkatkan jumlah negara yang mengakui Palestina. Kedua, mendorong implementasi efektif dari Resolusi Majelis Umum PBB ES-10/24, yang menuntut Israel untuk mengakhiri kehadiran ilegalnya di Wilayah Pendudukan Palestina.
“Pengakuan sangatlah penting. Pengakuan mengobarkan harapan kepada rakyat Palestina; merupakan langkah krusial menuju terciptanya Solusi Dua Negara, serta menciptakan tekanan politis bagi Israel untuk menghentikan kekejamannya,” katanya.
Parlemen juga mendukung sikap politik politik luar negeri Indonesia.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid ditempat yang berbeda menyampaikan Indonesia memiliki dasar yang kuat membela Kemerdekaan Palestina yaitu UUD 1945 alinea dua.
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengungkapkan bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 ada dua alinea yang secara spesifik menjadi rujukan Indonesia dalam bersikap membela Kemerdekaan Palestina.
Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan itu akan menjadi rujukan konstitusional tentang sikap langgengnya pemerintah Indonesia untuk tetap membela dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina, menolak penjajahan Israel, dan aktif melakukan upaya untuk menghadirkan perdamaian di sana.
