Oleh: Arfian Fadli )*
Penguatan ekonomi desa menjadi salah satu agenda yang terus didorong melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program ini dirancang untuk menghadirkan berbagai layanan ekonomi dalam satu ekosistem sehingga masyarakat desa memperoleh akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan, distribusi barang, logistik, hingga pemasaran hasil produksi. Integrasi layanan tersebut diharapkan mampu memperkuat rantai pasok sekaligus meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi di tingkat desa.
Dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa KDKMP dipersiapkan sebagai pusat pelayanan ekonomi desa. Menurut Presiden, koperasi akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, antara lain kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa, gudang logistik, serta ruang pendingin untuk menjaga kualitas hasil pertanian sebelum dipasarkan.
Konsep pelayanan terpadu itu lahir dari pandangan bahwa masyarakat desa membutuhkan akses yang lebih dekat terhadap berbagai layanan ekonomi. Presiden menuturkan bahwa gagasan tersebut dipengaruhi oleh pengalamannya ketika bertugas di berbagai daerah dan menyaksikan secara langsung tantangan yang dihadapi masyarakat desa. Pengalaman tersebut memperkuat keyakinannya bahwa koperasi dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ekonomi rakyat sekaligus memperluas perlindungan bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan ekonomi.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah akses pembiayaan bagi petani. Keterbatasan modal kerja selama masa tanam masih membuat sebagian petani bergantung pada pinjaman berbunga tinggi. Karena itu, pemerintah mendorong kehadiran koperasi simpan pinjam di setiap desa agar masyarakat memperoleh alternatif pembiayaan dengan biaya yang lebih terjangkau sekaligus mendukung kegiatan usaha produktif.
Selain memperluas akses pembiayaan, KDKMP juga diposisikan sebagai jalur distribusi berbagai barang bersubsidi. Pemerintah menilai penyaluran melalui koperasi dapat membantu memastikan subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak sekaligus memperpendek rantai distribusi. Mekanisme ini diharapkan meningkatkan efektivitas penyaluran dan memperkuat fungsi koperasi sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat.
Penguatan rantai pasok tidak hanya diarahkan pada sektor pertanian. Pemerintah juga merancang dukungan bagi koperasi nelayan melalui penyediaan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, pabrik es, serta sarana penunjang lainnya yang dikelola secara koperasi. Skema tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas hasil perikanan, meningkatkan nilai tambah, dan mendukung keberlanjutan usaha masyarakat pesisir.
Keterkaitan KDKMP dengan rantai pasok pangan juga terlihat melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa pemerintah mendorong setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memprioritaskan pembelian bahan pangan dari KDKMP, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Langkah tersebut dimaksudkan agar manfaat ekonomi program tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat, tetapi juga menggerakkan perekonomian desa.
Menurut Zulkifli Hasan, sinergi antara pemerintah desa, koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha lokal menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan MBG sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Melalui pola kemitraan itu, petani memperoleh peluang lebih besar untuk memasok kebutuhan pangan melalui jaringan koperasi dan BUMDes sehingga hasil produksi lokal dapat terserap lebih optimal.
Untuk memperluas manfaat ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Badan Gizi Nasional terus mendorong setiap SPPG bekerja sama dengan sedikitnya 15 pemasok lokal yang berasal dari koperasi, BUMDes, maupun UMKM.
Data yang dipaparkan pemerintah menunjukkan bahwa sekitar 65 persen SPPG telah bermitra dengan pemasok lokal di kabupaten yang sama. Program MBG yang melayani sekitar 63,2 juta penerima manfaat juga telah didukung oleh lebih dari 148 ribu pemasok, yang terdiri atas koperasi, BUMDes, UMKM, KDKMP, dan berbagai pemasok lainnya.
Di luar sektor pangan, fungsi koperasi juga diarahkan untuk mendukung distribusi berbagai komoditas strategis seperti LPG, pupuk bersubsidi, dan beras SPHP. Peran tersebut memperluas fungsi KDKMP sebagai simpul distribusi yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan berbagai layanan ekonomi dalam satu sistem.
Integrasi koperasi turut dikembangkan pada sektor pariwisata. Menteri Pariwisata Widiyanti, Putri Wardhana, menilai penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) melalui koperasi desa sejalan dengan upaya membangun ekonomi berbasis masyarakat. Menurutnya, sinergi tersebut dapat memperluas manfaat ekonomi pariwisata sehingga tidak hanya bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat desa.
Widiyanti menjelaskan bahwa koperasi dapat menjadi wadah untuk memperkuat pengelolaan usaha masyarakat, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta memastikan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata tetap berada di daerah. Integrasi Pokdarwis dan koperasi juga dinilai mampu memperkuat pengelolaan paket wisata, homestay, kuliner, dan berbagai usaha pendukung lainnya dalam satu ekosistem yang saling terhubung.
Melalui penguatan layanan ekonomi, distribusi barang, pembiayaan, serta pengembangan kemitraan lintas sektor, KDKMP diposisikan sebagai salah satu instrumen yang menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi di tingkat desa. Integrasi antara koperasi, sektor pangan, pertanian, perikanan, dan pariwisata menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan desa tidak hanya diarahkan pada penyediaan layanan ekonomi, tetapi juga pada pembentukan rantai pasok yang lebih efisien dan saling terhubung untuk mendukung aktivitas masyarakat di berbagai sektor.
*) Analis Kebijakan Publik
