JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem pangan yang kokoh di Papua guna menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penguatan ini dinilai krusial untuk memastikan keberlanjutan pasokan serta efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung implementasi MBG, khususnya melalui penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua.
“Kami dari tim Ekspedisi Patriot berkomitmen untuk ikut membantu dari arahan Bapak Presiden, ada lebih dari 2.500 SPPG yang akan dibangun di Papua,” ujar Iftitah.
Ia menekankan bahwa dukungan pemerintah tidak hanya terbatas pada pembangunan fasilitas, tetapi juga mencakup penguatan seluruh ekosistem pendukung, mulai dari penyediaan bahan pangan hingga rantai pasok di kawasan transmigrasi.
“Untuk MBG, karena ini program besar pemerintah, kami akan melakukan supporting yang cukup baik di semua ekosistem SPPG tersebut,” katanya.
Menurut Iftitah, langkah tersebut didasarkan pada hasil riset dan pemetaan potensi ekonomi di 154 kawasan transmigrasi sepanjang 2025, yang menjadi fondasi pengembangan ekonomi sekaligus penguatan ketahanan pangan di Papua.
Sejalan dengan itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, menyebut pembangunan SPPG sebagai prioritas nasional yang membutuhkan kolaborasi kuat lintas sektor.
“Ini adalah komitmen bersama antara Komite Eksekutif Papua dan Kementerian Transmigrasi,” kata Velix.
Ia menambahkan bahwa peran Kementerian Transmigrasi sangat strategis dalam menyiapkan kawasan produksi yang mampu menopang kebutuhan SPPG melalui penguatan rantai pasok lokal.
“Pendampingan ini bertujuan mendekatkan pasar offtaker di tingkat lokal, termasuk untuk kebutuhan SPPG,” ujarnya.
Velix juga menekankan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam memastikan ketersediaan komoditas pangan seperti protein hewani, sayur-mayur, dan karbohidrat, sekaligus memperkuat inovasi di sektor produksi.
Di sisi lain, Anggota Komite Eksekutif Presiden Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, mengingatkan bahwa tantangan rantai pasok pangan di Papua perlu ditangani secara komprehensif agar tidak mengganggu keberhasilan program MBG.
“Papua menghadapi tantangan struktural dalam rantai pasok pangan. Ketika suplai ikan, ayam, telur, dan daging terbatas, maka dampaknya langsung terasa, bukan hanya pada harga melainkan juga pada program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis,” ungkapnya.
Untuk itu, ia mendorong penguatan produksi lokal berbasis masyarakat, pembangunan infrastruktur logistik seperti cold storage, serta intervensi distribusi agar pasokan tetap stabil.
Sementara itu, implementasi program MBG di Papua Barat Daya menunjukkan progres signifikan. Hingga saat ini, lebih dari 74.000 penerima manfaat telah merasakan dampaknya, didominasi oleh pelajar dan kelompok rentan.
Ketua Satgas MBG Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menegaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menekan angka kemiskinan dan stunting.
“Ini adalah program prioritas nasional, sehingga semua pihak harus terlibat aktif agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dengan sinergi lintas pihak yang semakin kuat, pemerintah optimistis ekosistem pangan di Papua akan semakin tangguh, sehingga pelaksanaan MBG dapat berjalan optimal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.