Oleh: Citra Kurnia Khudori)*
Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana sebagai wujud komitmen menghadirkan pemulihan yang nyata dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa penanganan pascabencana tidak berhenti pada fase darurat, tetapi berlanjut hingga pemulihan kehidupan masyarakat secara utuh.
Di berbagai wilayah terdampak, progres pembangunan rumah baru menunjukkan hasil yang menggembirakan dan kian mendekati tahap hunian. Harapan warga untuk segera menempati rumah yang aman, layak, dan bermartabat pun semakin dekat dengan kenyataan.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ada 197 titik lahan yang disiapkan untuk relokasi dan pembangunan hunian tetap di ketiga provinsi tersebut.
Menteri PKP Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara memastikan, pihaknya bergerak cepat untuk segera melakukan pembangunan hunian tetap di banyak titik. Ia merinci dari 197 titik tersebut diantaranya, di Aceh sebanyak 153 titik seluas 473 hektare, Sumatra Utara sebanyak 16 titik seluas 58 hektare, dan Sumatra Barat sebanyak 28 titik seluas 53 hektare.
Untuk di Provinsi Aceh, Ara menjelaskan, usulan lahan 153 titik lahan seluas 473 hektare memiliki total daya tamping rumah yang dapat terbangun sebanyak 28.311 unit. Sejauh ini, lahan yang telah dilakukan verifikasi lapangan dan dinyatakan layak sebanyak 24 titik.
Dalam pembangunan hunian tetap, lahan yang dipilih harus memenuhi setidaknya tiga kriteria utama, yaitu aman dari potensi bencana alam, tidak bermasalah secara hukum, dan dekat dengan ekosistem kehidupan masyarakat.
Ara menegaskan, koordinasi pihaknya dengan kepala daerah berlangsung dengan baik dalam proses pembangunan hunian tetap. Sehingga kesiapan pembangunan di lapangan sudah 100 persen sesuai dengan job desk-nya.
Hunian tetap untuk para korban bencana ini dipastikan diberikan secara gratis oleh pemerintah. Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan korban mendapatkan rumah pengganti atau hunian tetap tanpa biaya apapun dan menjadi hak milik penerimanya.
Ia menambahkan, Kementerian PKP berperan untuk membangun hunian bagi korban yang rumahnya terdampak. Selanjutnya mekanisme penyerahan serta ketentuan penerimaan bakal ditentukan oleh Pemda setempat.
Berdasarkan data Kementerian PKP per 9 Januari 2026, total rumah terdampak di Sumatra mencapai sekitar 189.308 unit. Di Aceh tercatat 64.740 rumah rusak ringan, 40.103 rusak sedang, 29.527 rusak berat, dan 13.969 hanyut. Sementara di Sumatera Utara terdapat 18.341 rumah rusak ringan, 3.616 rusak sedang, 5.149 rusak berat, dan 937 hanyut. Adapun di Sumatera Barat terdapat 6.627 rumah rusak ringan, 2.842 rusak sedang, 2.666 rusak berat, dan 791 hanyut.
Sementara itu, program untuk membangun hunian tetap juga datang dari Danantara. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan bahwa Danantara menargetkan pembangunan hunian tetap sebanyak 15 ribu unit dalam kurun waktu 3 sampai 4 bulan ke depan.
Pada 8 Januari 2026 lalu, Danantara sudah serah terimakan 600 unit rumah hunian tetap dan menargetkan pada 15 Januari 2026 menyerahkan lagi 1.320 hunian tetap dari total 15 ribu yang akan dibangun.
Rosan mengungkapkan, selain infrastruktur Danantara mengerahkan paling tidak 1.000 relawan BUMN bekerja secara bergantian dalam membantu proses pembersihan area terdampak dan fasilitas publik. Ia menilai, fleksibilitas anggaran di bawah naungan Danantara memungkinkan mobilisasi bantuan dilakukan lebih cepat.
Dengan kelebihan itu, Rosan berharap apa yang telah dilakukan oleh Danantara dapat membantu kinerja Kementerian/Lembaga lain dalam percepatan penanganan pascabencana Sumatra.
Percepatan pembangunan hunian tetap menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat dan berkelanjutan. Negara hadir tidak hanya saat tanggap darurat, tetapi juga hingga masyarakat kembali memiliki tempat tinggal yang aman dan layak.
Koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi utama kelancaran pembangunan hunian tetap di berbagai wilayah terdampak. Kesiapan lahan, perencanaan teknis, hingga pelaksanaan di lapangan menunjukkan tata kelola yang terukur dan profesional.
Keterlibatan Danantara bersama relawan BUMN memperkuat upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan pemulihan lingkungan terdampak. Sinergi ini mencerminkan kolaborasi nasional yang efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Dengan penyediaan hunian tetap secara gratis dan berstatus hak milik, pemerintah memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi para korban bencana. Langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa pemulihan tidak hanya bersifat sementara, tetapi dirancang untuk membangun kembali kehidupan warga secara bermartabat dan berkelanjutan.
Percepatan pembangunan hunian semakin memperkuat optimisme masyarakat terdampak bencana untuk bangkit dan menata kembali kehidupan secara lebih baik. Dengan komitmen pemerintah yang konsisten, dukungan lintas sektor yang solid, serta pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan, program ini menjadi fondasi kuat bagi terciptanya lingkungan hunian yang aman, layak, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berjangka panjang.
)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi
