Oleh : Eva Kalyna Audrey )*
Mewujudkan Pilkada yang damai bukanlah tugas yang mudah, tapi dengan peran aktif dari tokoh agama dan masyarakat, impian ini bukan sekadar angan-angan belaka. Mereka adalah penjaga moral dan penjaga kedamaian yang mampu meredam gejolak, menyejukkan suasana, dan memupuk rasa kebersamaan di tengah perbedaan pilihan.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan telah mengajak para tokoh agama dan masyarakat untuk aktif berpartisipasi demi terciptanya Pilkada yang aman dan damai. Ajakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono, dalam sebuah dialog di Radio Republik Indonesia (RRI) yang berlangsung di aula kantor Bawaslu Kalsel, Banjarmasin.
Pada acara tersebut, hadir juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Selatan, Ilham Masykuri Hamdie, dan Ketua Ikatan Kekeluargaan Antar Suku Bangsa (Ikasba) Kalimantan Selatan, Aliansyah Mahadi.
Mereka menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari stakeholder seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), FKUB, dan Ikasba untuk menjaga harmonisasi antar agama, etnis, dan suku selama Pilkada. Hal ini diharapkan dapat menekan potensi kerawanan yang mungkin timbul.
Aries Mardiono menyampaikan harapannya agar pelaksanaan Pilkada di daerah ini dapat berjalan lancar dan kondusif seperti pemilu sebelumnya. Dalam menghadapi potensi kerawanan seperti gesekan antar golongan, suku, atau agama, keterlibatan MUI, FKUB, dan Ikasba sangat penting untuk mengawal pemilihan serentak ini.
Ilham Masykuri Hamdie, Ketua FKUB Kalimantan Selatan, menegaskan komitmen pihaknya dalam berperan aktif untuk mengawal proses Pilkada di Kalsel. FKUB berperan dalam melakukan edukasi kepada umat mengenai pentingnya kepemimpinan dalam pemilihan, ajakan untuk tidak golput, menyebarkan informasi positif tentang Pilkada, mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi, dan melaporkan kepada Bawaslu jika menemukan indikasi pelanggaran Pilkada.
Aliansyah Mahadi, Ketua Ikasba Kalimantan Selatan, juga menegaskan bahwa pihaknya akan aktif berpartisipasi dalam menyukseskan Pilkada 2024 di Kalsel. Anggota Ikasba diimbau untuk saling menjaga kerukunan antar etnis dan suku bangsa demi terwujudnya Pilkada Kalsel yang aman dan damai.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Tengah, Katma F Dirun, menekankan pentingnya peran tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga kondusifitas daerah. Dalam pesta demokrasi Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024, kehadiran sosok tokoh agama dan masyarakat yang moderat sangat penting untuk memastikan Pilkada Damai.
Katma mengingatkan bahwa Pilkada Damai bukan sekadar slogan, tetapi merupakan upaya nyata untuk menciptakan atmosfer kondusif selama rangkaian tahapan Pilkada. Peran FKUB juga sangat penting, meskipun FKUB tidak dapat bekerja sendiri. Keberadaan dan kiprah FKUB perlu didukung dan disinergikan bersama dengan pemerintah daerah, stakeholders, dan seluruh elemen masyarakat di Provinsi Kalteng.
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Timur mendorong tokoh masyarakat untuk mengedukasi pemilih menjelang Pilkada Serentak 2024. Potensi kerawanan tinggi seperti golput atau golongan putih yang dikhawatirkan semakin bertambah perlu diatasi dengan edukasi yang tepat
Ketua FKUB Kalimantan Timur, KH Muhammad Rasyid, menyampaikan bahwa setiap pelaksanaan pemilihan selalu diiringi dengan beragam konflik dan perseteruan. Oleh karena itu, FKUB Kalimantan Timur mengajak tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat agar memahami bahwa perbedaan dalam demokrasi adalah hal biasa. Setelah Pilkada, masyarakat harus kembali menjaga kerukunan hidup.
Dalam upaya mewujudkan Kota Cilegon yang damai pada Pemilu serentak tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon mengumpulkan tokoh lintas agama se-Kota Cilegon. Plt Kepala Badan Kesbangpol Cilegon, Sri Widayati, menegaskan bahwa tokoh agama merupakan perekat umat yang dapat menjaga kerukunan antar umat beragama, terutama menjelang Pemilu 2024 di mana kerawanan antar masyarakat akibat perbedaan pilihan politik sangat mungkin terjadi.
Sri Widayati mengharapkan para tokoh lintas agama dapat menangkal berita hoax atau berita yang menjurus pada isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Ada empat kriteria dalam moderasi beragama yang perlu dijaga, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan menerima perbedaan. Para tokoh agama diminta untuk menjaga kondusifitas di lingkungan masyarakat agar tidak terjebak dalam perpecahan akibat politik praktis.
Ketua Forum Komunitas Umat Beragama (FKUB) Provinsi Banten, A.M Romly, berharap masyarakat di Provinsi Banten, khususnya di Kota Cilegon, tidak saling menjelekkan atau merendahkan satu sama lain. Masyarakat diimbau untuk memilih sesuai dengan keyakinan politik masing-masing, namun tetap menjaga persatuan dan tidak menimbulkan konflik yang bisa menyebabkan perpecahan.
Dalam menghadapi Pilkada 2024, peran tokoh agama dan masyarakat sangatlah penting. Keterlibatan aktif mereka dalam mengedukasi dan menjaga kerukunan dapat menjadi penentu terciptanya Pilkada yang damai dan aman.
Mari bersama-sama kita wujudkan Pilkada 2024 yang kondusif, penuh kedamaian, dan membawa kemajuan bagi bangsa. Jangan biarkan perbedaan memecah belah, tapi jadikanlah perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih baik.
)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Lintas Nusamedia
