Oleh: Citra Indriani Putri
Presiden Prabowo Subianto membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 dengan pesan kepemimpinan yang lugas, tegas, dan berorientasi pada kepentingan strategis bangsa.
Forum yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, tersebut bukan sekadar agenda tahunan birokrasi, melainkan ruang konsolidasi arah kepemimpinan nasional di tengah situasi global yang kian bergejolak dan tantangan domestik yang menuntut ketegasan sikap negara.
Taklimat Presiden menempatkan sinergi pusat dan daerah sebagai fondasi utama pemerintahan. Penyelarasan kebijakan tidak dipahami sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai kebutuhan nyata agar program prioritas nasional benar-benar bekerja di lapangan.
Presiden menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak lahir dari kebijakan yang terfragmentasi, melainkan dari kesamaan gerak, disiplin eksekusi, dan komitmen politik yang utuh hingga ke tingkat daerah.
Arah kepemimpinan tersebut semakin jelas ketika Presiden mengingatkan para kepala daerah untuk memahami dinamika geopolitik global. Dunia, menurut pandangan Presiden, tidak sedang bergerak menuju situasi ideal, melainkan berada dalam pusaran ketegangan yang berpotensi melahirkan konflik besar.
Presiden menekankan bahwa sejak awal berdirinya Republik Indonesia, bangsa ini selalu hidup di tengah rivalitas global, mulai dari perang ideologi hingga konflik terbuka yang dampaknya terasa hingga ke negara-negara yang tidak terlibat langsung.
Dalam konteks tersebut, Presiden kembali menegaskan komitmen Indonesia pada politik luar negeri bebas aktif dan prinsip non-blok. Indonesia memilih bersahabat dengan semua negara tanpa mengikatkan diri pada pakta militer mana pun.
Namun, pilihan tersebut membawa konsekuensi strategis: Indonesia harus berdiri di atas kekuatan sendiri. Presiden menggarisbawahi bahwa dalam skenario terburuk, tidak ada negara lain yang akan datang menyelamatkan Indonesia. Kesadaran tersebut menjadi dasar mengapa ketahanan nasional, baik di bidang pangan, energi, maupun pertahanan, harus dibangun secara serius dan berkelanjutan.
Taklimat Presiden tidak berhenti pada isu geopolitik. Fokus kepemimpinan nasional juga diarahkan pada kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan. Presiden menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki arti jika tidak diiringi perbaikan kualitas hidup masyarakat. Penghapusan kemiskinan, peningkatan gizi, serta penciptaan lapangan kerja menjadi ukuran nyata keberhasilan negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.
Program Makan Bergizi Gratis mendapat penekanan khusus sebagai contoh kebijakan yang tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga ekonomi. Program tersebut mendorong perputaran ekonomi desa, menghidupkan rantai pasok pangan lokal, sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia.
Presiden menilai keberhasilan program tersebut menunjukkan bahwa kebijakan negara yang berpihak pada rakyat mampu menjawab kritik dengan hasil konkret, bahkan menarik perhatian dunia internasional.
Selain MBG, Presiden juga menyoroti agenda kemandirian energi dan lingkungan hidup. Hilirisasi sawit, larangan ekspor minyak jelantah, serta pemanfaatan limbah menjadi energi menunjukkan arah kebijakan yang menempatkan sumber daya nasional untuk kepentingan rakyat terlebih dahulu.
Pada saat yang sama, Presiden tidak segan menegur daerah yang abai terhadap kualitas lingkungan, terutama ketika persoalan sampah mulai menggerus citra pariwisata nasional. Instruksi percepatan pengolahan sampah menjadi energi menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan slogan, melainkan keharusan.
Dimensi kepemimpinan Presiden juga tercermin dalam penekanan pada integritas dan etika kekuasaan. Presiden mengimbau seluruh kepala daerah dan elit pemerintahan untuk menjauh dari kepentingan pribadi.
Kekuasaan, dalam pandangan tersebut, harus dipahami sebagai amanah untuk melayani, bukan sarana memperkaya diri. Pesan tersebut menjadi penting di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memandang Rakornas 2026 sebagai sarana percepatan pembangunan pada tahun kedua RPJMN 2025–2029, dengan menekankan pentingnya keselarasan langkah pemerintah pusat dan daerah agar capaian awal pemerintahan dapat diakselerasi menjadi lompatan pembangunan.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Rakornas sebagai ruang evaluasi kinerja pemerintahan, di mana Presiden memberi penekanan pada penguatan program yang telah berhasil, perbaikan agenda yang belum tercapai, serta peneguhan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Secara keseluruhan, taklimat Presiden Prabowo di Rakornas 2026 memperlihatkan arah kepemimpinan nasional yang berdaulat, realistis, dan berorientasi pada hasil nyata. Kepemimpinan tersebut tidak bertumpu pada retorika optimisme semu, melainkan pada pembacaan situasi global yang keras serta kebutuhan domestik yang mendesak untuk segera diselesaikan.
Sinergi pusat dan daerah ditempatkan sebagai prasyarat mutlak agar kebijakan nasional tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi menjelma menjadi tindakan konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kewaspadaan global dijadikan landasan strategi agar Indonesia tidak terjebak dalam konflik kepentingan kekuatan besar dunia, sekaligus tetap menjaga ruang manuver politik dan ekonomi nasional.
Pada saat yang sama, kesejahteraan rakyat ditegaskan sebagai tujuan akhir seluruh agenda pembangunan, baik melalui penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas lingkungan, maupun perbaikan kualitas hidup masyarakat lapisan bawah.
Dalam konteks tersebut, Rakornas tidak hanya berfungsi sebagai forum koordinasi, tetapi sebagai titik konsolidasi kepemimpinan nasional yang menyatukan visi, disiplin eksekusi, dan tanggung jawab moral pemerintahan dalam mengarahkan Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045. (*)
Konsultan Strategi Politik – Asosiasi Politika Nasional
