Oleh : Garvin Reviano )*
Pemulihan pascabanjir di Aceh terus menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Setelah bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah dan berdampak pada permukiman warga, infrastruktur, serta aktivitas ekonomi, pemerintah bergerak cepat dan terukur untuk memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal. Upaya pemulihan tidak hanya difokuskan pada perbaikan fisik, tetapi juga pada penguatan sosial, ekonomi, dan ketertiban publik sebagai fondasi utama keberlanjutan pembangunan Aceh ke depan. Dalam konteks inilah, pemerintah sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga ruang publik tetap kondusif, bersih dari simbol-simbol separatis, demi menjaga persatuan dan stabilitas.
Berbagai langkah konkret telah dilakukan dalam proses pemulihan banjir. Perbaikan rumah warga terdampak, normalisasi sungai, rehabilitasi jalan dan jembatan, hingga pemulihan fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas berjalan secara bertahap namun konsisten. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta relawan dan organisasi kemanusiaan untuk mempercepat pemulihan. Bantuan logistik, layanan kesehatan, dan pendampingan psikososial turut diberikan agar warga tidak hanya pulih secara materi, tetapi juga secara mental dan sosial.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan pihaknya berharap tidak ada pihak-pihak yang melakukan provokasi di tengah situasi bencana yang melanda wilayah Sumatra. Saat ini TNI bersama seluruh kementerian, lembaga, dan masyarakat tengah fokus bekerja untuk membantu percepatan pemulihan akibat bencana alam. Kemudian terkait pengibaran bendera GAM, pihaknya meminta agar tidak ada kelompok mana pun yang memanfaatkan situasi bencana dengan melakukan provokasi.
Kemudian pemulihan ekonomi masyarakat Aceh juga menjadi prioritas penting. Banyak warga yang sebelumnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil menengah terdampak langsung oleh banjir. Melalui program padat karya, bantuan modal usaha, serta dukungan sarana produksi, pemerintah mendorong roda ekonomi lokal kembali berputar. Pasar-pasar rakyat mulai kembali ramai, lahan pertanian berangsur pulih, dan nelayan kembali melaut. Optimisme masyarakat tumbuh seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan kepastian bahwa pemerintah terus mendampingi proses pemulihan ini.
Di tengah proses pemulihan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan persatuan di ruang publik. Aceh sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sejarah panjang yang kini telah memasuki fase damai dan pembangunan pascaperdamaian. Kesepakatan damai yang telah terjalin selama hampir dua dekade merupakan modal sosial yang sangat berharga dan harus terus dijaga bersama. Oleh karena itu, pengingat agar ruang publik bebas dari simbol-simbol separatis, termasuk bendera GAM, bukanlah bentuk pembatasan kebebasan, melainkan upaya menjaga suasana kondusif, menghormati hukum, dan merawat persatuan.
Ruang publik seharusnya menjadi tempat yang inklusif, aman, dan mencerminkan semangat kebersamaan. Dalam masa pemulihan pascabencana, stabilitas sosial menjadi faktor krusial agar seluruh program berjalan efektif. Simbol-simbol yang berpotensi memicu perbedaan atau ketegangan dinilai tidak sejalan dengan semangat gotong royong yang saat ini sangat dibutuhkan. Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan generasi muda Aceh untuk bersama-sama menjaga suasana damai dan fokus pada agenda besar pembangunan serta pemulihan.
Penting untuk dipahami bahwa peringatan ini tidak menghapus identitas budaya Aceh yang kaya dan beragam. Aceh tetap dihormati sebagai daerah dengan kekhususan dan keistimewaan dalam bingkai NKRI. Justru dengan menjaga ruang publik tetap netral dan taat hukum, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh energi masyarakat diarahkan pada hal-hal produktif, seperti membangun kembali daerah, meningkatkan kualitas hidup, dan mempersiapkan masa depan generasi muda yang lebih baik.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta seluruh pihak untuk menahan diri terkait munculnya konvoi warga yang membawa dan mengibarkan bendera GAM. Langkah ini dilakukan agar situasi di lapangan tetap kondusif. Dengan semangat kebersamaan dan sikap saling menahan diri, bangsa Indonesia dapat melewati masa sulit ini. Penanganan bencana harus menjadi prioritas utama, sementara perbedaan pandangan politik hendaknya disalurkan melalui mekanisme yang tepat.
Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan pemulihan banjir di Aceh. Semangat solidaritas yang ditunjukkan warga, mulai dari saling membantu membersihkan rumah, memperbaiki fasilitas umum, hingga mendukung sesama pelaku usaha kecil, patut diapresiasi. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan situasi sosial yang kondusif, Aceh memiliki peluang besar untuk bangkit lebih kuat dan tangguh menghadapi tantangan ke depan, termasuk risiko bencana yang berulang.
Ke depan, pemulihan banjir Aceh diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan. Penataan tata ruang, penguatan mitigasi bencana, serta peningkatan kesadaran lingkungan menjadi agenda penting agar kejadian serupa dapat diminimalkan. Dalam proses ini, persatuan, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum menjadi fondasi yang tidak terpisahkan.
Dengan pemulihan yang berjalan progresif dan komitmen bersama menjaga ruang publik tetap damai serta bebas dari simbol-simbol yang berpotensi memecah belah, Aceh menunjukkan bahwa luka bencana dapat disembuhkan melalui kerja sama, kedewasaan sosial, dan semangat kebangsaan. Pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, menatap masa depan Aceh yang lebih aman, sejahtera, dan harmonis dalam bingkai Indonesia.
)* Pengamat Isu Sosial
