JAKARTA – Pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun pada tahun 2026, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
Anggaran tersebut ditujukan bagi 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak usia sekolah. Melalui program ini, pemerintah ingin memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui pemenuhan gizi yang seimbang.
Nantinya, setiap menu yang dibagikan kepada penerima manfaat akan diolah dari sumber pangan lokal. Paket makanan terdiri atas makanan pokok, lauk-pauk, sayur, buah-buahan, serta susu. Seluruh distribusi akan dikelola melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia dengan dukungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebut saat ini lebih dari 5.800 dapur MBG atau SPPG sudah beroperasi di 38 provinsi, 510 kabupaten, dan 7.200 kecamatan. Hampir 19 ribu dapur lainnya sedang disiapkan untuk memperluas jangkauan program. “Penerima manfaat sudah mencapai 15 juta orang dan akan segera mendekati 20 juta,” ujar Dadan.
Selain fokus pada gizi, program ini juga memberi dampak ekonomi. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pelibatan UMKM menjadi salah satu kunci dalam implementasi MBG. “Setiap dapur umum membutuhkan modal besar dan bekerja sama dengan sekitar 20 pemasok lokal. Ini peluang besar bagi UMKM dan petani untuk menjadi bagian dari rantai pasok,” kata Maman.
Maman menambahkan, target pembentukan 30 ribu dapur MBG akan mendorong lahirnya ekosistem usaha baru di tingkat desa dan kecamatan. Kebutuhan pasokan pangan yang meningkat diperkirakan akan merangsang tumbuhnya usaha peternakan, perikanan, maupun pertanian skala kecil.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie turut menyambut positif program ini. Ia menilai MBG merupakan contoh nyata keberpihakan pemerintah terhadap koperasi dan UMKM. “Investasi bernilai ratusan triliun rupiah ini akan berputar di daerah, ribuan dapur umum terlibat, sekaligus membuka pasar baru bagi peternak ayam, telur, buah, hingga susu lokal,” ucap Anindya.
Wakil Menteri PPN/Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard menambahkan bahwa efektivitas program sangat bergantung pada integrasi data. “Percepatan akses data adalah kunci agar program menjangkau lebih banyak penerima manfaat secara tepat sasaran sekaligus memberi dampak maksimal,” ujarnya. Bappenas bersama BGN dan BPS tengah menyiapkan dashboard monitoring untuk memastikan pelaksanaan program berjalan transparan dan akuntabel.
Program MBG telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN 2025–2029. Pemerintah menegaskan bahwa investasi besar di bidang gizi ini merupakan langkah strategis untuk mencetak generasi sehat, cerdas, dan produktif dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
(*/rls)