Oleh : Andika Pratama
Dukungan besar dari kaum buruh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi penegasan bahwa arah kebijakan pemerintah saat ini benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Dalam Apel Kebangsaan Kaum Buruh yang digelar di Lapangan Jababeka Botanical, Cikarang Timur, ribuan buruh dari berbagai daerah datang dengan semangat nasionalisme dan optimisme terhadap masa depan ketenagakerjaan Indonesia. Kegiatan ini menjadi simbol kuat bahwa kaum pekerja kini tidak lagi berada di posisi berseberangan dengan pemerintah, melainkan menjadi mitra strategis dalam memperjuangkan kesejahteraan bersama.
Dua konfederasi besar, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), tampil kompak dalam menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo. Mereka melihat adanya perubahan signifikan dalam pola hubungan industrial yang selama ini kerap diwarnai ketegangan. Pemerintah kini dinilai semakin terbuka, mau mendengar, dan mampu merespons aspirasi buruh dengan langkah-langkah konkret. Inilah bentuk nyata pemerintahan yang berpihak kepada rakyat dan menjadikan kesejahteraan pekerja sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
Presiden KSPI Said Iqbal menilai bahwa pemerintahan Prabowo menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada kaum buruh. Melalui komitmen untuk menghadirkan kebijakan upah minimum yang adil dan manusiawi, pemerintah memberikan kepastian ekonomi bagi jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Lebih dari itu, komitmen untuk menghapus sistem outsourcing dan mengembalikan upah minimum sektoral menjadi langkah progresif yang telah lama dinantikan oleh dunia pekerja. Bagi Said Iqbal, semangat untuk mengembalikan martabat buruh dan menegakkan keadilan sosial kini benar-benar terlihat nyata di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Selain memperjuangkan upah layak, kaum buruh juga menyoroti pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berpihak kepada pekerja. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa buruh berharap regulasi ketenagakerjaan ke depan mampu memberikan perlindungan lebih kuat terhadap hak-hak pekerja, termasuk jaminan sosial, pesangon, dan keseimbangan hubungan kerja antara perusahaan dan tenaga kerja. Ia menegaskan bahwa buruh tidak menolak industrialisasi, tetapi menuntut agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan pekerja.
Andi Gani juga menjelaskan bahwa gerakan buruh saat ini telah berevolusi menjadi kekuatan sosial yang konstruktif. Buruh tidak lagi identik dengan aksi protes anarkis atau benturan di jalan, tetapi tampil sebagai mitra pemerintah dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, buruh berupaya menciptakan iklim kerja yang stabil dan produktif sehingga sektor industri dapat tumbuh dengan baik tanpa mengabaikan kesejahteraan tenaga kerja. Pandangan ini menunjukkan bahwa kesadaran kolektif buruh telah berkembang menuju pola perjuangan yang lebih modern dan dialogis.
Kompaknya KSPI dan KSPSI dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum penting dalam sejarah gerakan pekerja Indonesia. Selama bertahun-tahun, isu ketenagakerjaan sering kali menjadi sumber konflik sosial dan politik. Namun kini, hubungan antara buruh dan pemerintah bertransformasi menjadi hubungan yang saling mendukung. Pemerintah menaruh perhatian besar pada kesejahteraan buruh, sementara buruh menyadari bahwa pembangunan nasional tidak akan berhasil tanpa stabilitas ekonomi dan kebijakan yang berpihak pada rakyat pekerja.
Kebijakan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai mampu memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga pertumbuhan lapangan kerja. Program-program strategis seperti penguatan industri dalam negeri, revitalisasi sektor manufaktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia membuka peluang baru bagi tenaga kerja Indonesia. Dukungan buruh terhadap pemerintah bukanlah bentuk kepentingan politik, tetapi cerminan dari kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional yang dinilai konsisten memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Lebih dari sekadar simbol dukungan, gerakan buruh yang bersatu ini merupakan energi sosial yang dapat mempercepat pencapaian visi Indonesia Maju. Dengan partisipasi aktif kaum pekerja, setiap kebijakan pemerintah akan memiliki daya dorong yang kuat karena dijalankan bersama rakyat, bukan dari atas ke bawah semata. Sinergi antara buruh dan pemerintah menjadi landasan penting bagi terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, di mana kesejahteraan bukan hanya milik segelintir orang, melainkan hasil dari kerja kolektif seluruh bangsa.
Dukungan buruh terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran juga menjadi indikator bahwa reformasi ketenagakerjaan mulai berjalan ke arah yang lebih adil. Keterlibatan aktif serikat buruh dalam proses kebijakan menandakan bahwa demokrasi ekonomi di Indonesia semakin matang. Pemerintah tidak lagi melihat buruh sebagai oposisi, melainkan sebagai mitra sejajar dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan sosial. Dalam konteks ini, hubungan industrial di Indonesia tengah memasuki era baru—era di mana kesejahteraan pekerja menjadi bagian tak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi nasional.
Apel Kebangsaan Kaum Buruh di Bekasi menjadi penegasan bahwa kekuatan pekerja bukan hanya berada pada jumlahnya yang besar, tetapi juga pada kematangan sikap dan kesadaran politiknya. Buruh Indonesia kini menunjukkan bahwa perjuangan sejati tidak harus melalui konflik, melainkan melalui kerja sama dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dukungan mereka terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran adalah bukti nyata bahwa kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat dan memberikan harapan baru bagi masa depan dunia kerja yang lebih sejahtera, adil, dan bermartabat.
*Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik
