Oleh : Yosina Wenda
Pembangunan di Papua telah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tantangan keamanan yang kompleks di wilayah tersebut sering kali menjadi penghalang bagi upaya-upaya pembangunan. Oleh karena itu, keberadaan aparat keamanan yang optimal menjadi krusial dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan proyek-proyek pembangunan di Papua.
Pemerintah, dalam komitmennya untuk memajukan Papua, telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keamanan di wilayah tersebut. Salah satu langkah penting adalah dengan mengoptimalkan peran aparat keamanan dalam mengawal proses pembangunan.
Aparat keamanan, yang terdiri dari TNI dan Polri, memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas di Papua yang bertugas untuk melindungi masyarakat sipil, menjaga ketertiban, dan memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.
Pemerintah masih proses menyelesaikan pembangunan gudang pangan di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah yang merupakan kawasan di Papua Tengah yang terdampak krisis pangan pada tahun 2023.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Sorni Paskah Daeli mengatakan wilayah Agandugume merupakan wilayah yang rawan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), sehingga Pemerintah menerjunkan pasukan TNI untuk melakukan penjagaan dan disiagakan untuk mengawal pembangunan lumbung pangan.
Meski dikawal oleh pasukan TNI, selanjutnya pengelolaan gudang pangan akan dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah setempat. Kerja sama antara aparat keamanan dengan pemerintah daerah merupakan kunci sukses dalam pengawalan pembangunan di Papua. Koordinasi yang baik antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah memastikan bahwa upaya-upaya pembangunan dapat terintegrasi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Aparat keamanan juga terlibat dalam forum-forum komunikasi dengan tokoh masyarakat dan adat untuk mendapatkan masukan dan dukungan dalam pelaksanaan tugas mereka.
Operasi teritorial yang dilakukan oleh TNI bertujuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan. Pemerintah telah meningkatkan jumlah personel keamanan di Papua, baik dari TNI maupun Polri. Selain itu, dilakukan juga operasi-operasi keamanan untuk menumpas kelompok separatis bersenjata.
Upaya-upaya tersebut telah menunjukkan hasil yang positif. Jumlah gangguan keamanan di Papua terus menurun, dan wilayah-wilayah yang sebelumnya rawan kini semakin kondusif. Hal ini membuka peluang yang lebih besar untuk pembangunan di Papua.
Aparat keamanan bertanggung jawab untuk mengamankan proyek-proyek strategis yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan Papua. Proyek seperti pembangunan jalan trans Papua, bandara, dan pelabuhan memerlukan pengamanan yang ketat karena sering kali menjadi target gangguan oleh kelompok-kelompok bersenjata. Polri dan TNI bekerja sama untuk memastikan bahwa proyek-proyek ini dapat berjalan sesuai rencana tanpa mengalami gangguan yang berarti.
Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan di Papua benar-benar pesat. Setelah ada Tol Laut, Jembatan Youtefa, ada pula Jalan Trans Papua dan berbagai infrastruktur lainnya. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan rakyat di Bumi Cendrawasih dan menghindari ketimpangan kemajuan antara Indonesia bagian barat dan timur.
Untuk mengawal pembangunan di Papua dan sekaligus menjaga rakyat dari keganasan OPM, maka aparat harus bekerja keras. Danrem 172/PWY, Brigjen TNI Dedi Hardono, mengatakan dimasa kepemimpinanya di Korem 177/PWY, dirinya akan siap melanjutkan progam kerja dari pejabat Danrem terdahulu serta mengaku siap mengawal pembangunan di Papua. Pihaknya mengajak masyarakat untuk ikut membangun Papua, agar berkembang dan berdaya saing dengan daerah lain.
Masyarakat pun mengapresasi langkah aparat dalam upaya pengawalan pembangunan Papua. Pasukan TNI bekerja keras di Bumi Cendrawasih. Tak hanya untuk mengamankan warga dari OPM. Namun juga menjaga agar proyek-proyek pembangunan tidak terganggu oleh mereka.
Kapala Suku Biak Mananwir Hengky Korwa mengatakan bahwa, OPM harus dibasmi oleh aparat karena teror mereka menghambat pembangunan di Papua. Dalam artian, kelompok separatis ini sangat merugikan, karena tak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga merugikan rakyat karena pembangunan di Papua jadi terhambat.
Kerja sama antara aparat keamanan dengan pemerintah daerah merupakan kunci sukses dalam pengawalan pembangunan di Papua. Koordinasi yang baik antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah memastikan bahwa upaya-upaya pembangunan dapat terintegrasi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Aparat keamanan juga terlibat dalam forum-forum komunikasi dengan tokoh masyarakat dan adat untuk mendapatkan masukan dan dukungan dalam pelaksanaan tugas mereka.
Keberhasilan pembangunan di Papua sangat bergantung pada kondisi keamanan yang stabil dan kondusif. Aparat keamanan memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal dan memastikan kelancaran proyek-proyek pembangunan di wilayah ini. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan strategi yang tepat dan pendekatan yang komprehensif, aparat keamanan dapat mengoptimalkan peran mereka dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua. Dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk mewujudkan Papua yang lebih maju dan sejahtera.
)* Mahasiswa Papua Tinggal di Yogyakarta
