PAPUA – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pemerataan akses listrik di Tanah Papua. Melalui program elektrifikasi yang terencana dan berkelanjutan, PLN menargetkan sekitar 4.200 kampung yang hingga kini belum teraliri listrik dapat segera menikmati energi sebagai fondasi utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Diksi Erfani Umar, menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat menjadi penggerak utama percepatan elektrifikasi di wilayah timur Indonesia. Ia mengatakan pada tahun 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp500 miliar untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan di 128 lokasi di Papua.
“Anggaran ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan masyarakat Papua memperoleh hak dasar berupa akses listrik yang andal dan berkelanjutan,” kata Diksi di Jayapura.
PLN juga telah menyusun target lanjutan pada tahun 2026 dengan rencana pembangunan di sekitar 554 lokasi, dengan kebutuhan anggaran awal kurang lebih Rp2,5 triliun sesuai penugasan dari Kementerian ESDM. Menurut Diksi, penugasan ini merupakan yang pertama dalam tiga tahun terakhir untuk wilayah Papua Raya dan menjadi momentum penting percepatan pembangunan energi di kawasan tersebut.
“Seluruh lokasi target tersebar di wilayah kerja kami, sehingga kami optimistis pengerjaan dapat segera dilakukan dan manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, PLN mengedepankan pendekatan sosial melalui koordinasi intensif bersama pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga kepala distrik. Pendekatan ini dinilai efektif dalam memperlancar pembangunan infrastruktur, termasuk penyediaan lahan serta penerimaan masyarakat setempat.
PLN juga menyesuaikan pembangunan pembangkit dengan potensi energi lokal. Di wilayah dengan potensi air melimpah seperti Pegunungan Arfak, PLN mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mini dan Mikrohidro (PLTMH). Sementara di wilayah dengan keterbatasan sumber air seperti Papua Barat Daya, PLN mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berbasis baterai atau sistem hibrida.
Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, menyampaikan apresiasinya atas langkah PLN dalam mempercepat elektrifikasi Papua. Ia mengatakan pemerataan listrik merupakan kunci membuka akses pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Masih ada sekitar 4.200 desa atau kampung di Papua yang perlu dialiri listrik. Kami berharap upaya ini dapat segera dituntaskan agar seluruh masyarakat Papua merasakan manfaat pembangunan secara adil,” kata Erika.
Sebagai bentuk dukungan, Erika Retnowati sebelumnya melakukan kunjungan ke PLN Papua dan meninjau langsung sistem kelistrikan di Gardu Induk Skyline, Kota Jayapura. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan dan sinergi antarlembaga dalam mendorong pemerataan listrik di seluruh pelosok Papua.