Oleh: Sehan Ramadhan )*
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menapaki arah baru pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dari desa. Melalui kombinasi kebijakan fiskal yang progresif, program koperasi rakyat, dan investasi strategis di sektor riil, pemerintahan ini menegaskan bahwa kesejahteraan bangsa dimulai dari desa yang mandiri dan rakyat yang bekerja.
Langkah Presiden Prabowo bukan sekadar melanjutkan pembangunan yang telah ada, tetapi melakukan penataan ulang struktur ekonomi nasional agar lebih inklusif. Fokus utamanya adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan, menumbuhkan ekonomi rakyat, dan menekan kesenjangan antara kelompok kaya dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menjelaskan bahwa pemerintah menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama dalam meningkatkan kesejahteraan. Ia mengatakan bahwa kebijakan ekonomi diarahkan untuk memperbanyak pekerjaan formal agar pendapatan masyarakat lebih stabil. Pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja pada tahun-tahun mendatang.
Menurut Febrio, setiap tahun Indonesia mampu menambah sekitar 3,7 juta lapangan kerja baru, namun sebagian besar masih bersifat informal. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah agar lebih banyak pekerjaan formal tercipta, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan pemerataan ekonomi semakin nyata. Pemerintah menilai, dengan memperkuat sektor formal, Indonesia dapat menekan ketimpangan sosial yang selama ini menjadi tantangan pembangunan ekonomi nasional.
Komitmen ini semakin terlihat nyata melalui berbagai program yang digulirkan lintas kementerian. Salah satu program unggulan yang mendapat sorotan luas adalah Koperasi Desa Merah Putih (KMP). Program ini tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat desa. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia yang diproyeksikan mampu menyerap sekitar 400 ribu tenaga kerja baru.
Teddy menuturkan bahwa penguatan ekonomi desa melalui koperasi menjadi simbol dari visi besar Presiden Prabowo untuk membangun. Setiap koperasi akan menjadi simpul aktivitas ekonomi rakyat, mengelola distribusi kebutuhan pokok, menyediakan akses pembiayaan mikro, hingga menjadi wadah pengolahan hasil pertanian. Dengan model ekonomi gotong royong seperti ini, uang berputar di desa, tidak hanya terserap di pusat-pusat kota besar.
Selain koperasi, sektor pertanian dan kelautan juga menjadi penyumbang besar dalam pembukaan lapangan kerja. Program replanting atau penanaman kembali di perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare, misalnya, diproyeksikan menciptakan sekitar 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun ke depan. Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) juga digerakkan di 100 desa, dan ke depan akan diperluas menjadi 4.000 titik dengan potensi penyerapan hingga 200 ribu tenaga kerja.
Langkah lainnya adalah Revitalisasi Tambak Pantura yang menargetkan 20 ribu hektare lahan tambak baru dengan potensi menyerap 132 ribu pekerja. Di saat yang sama, modernisasi 1.000 kapal nelayan juga diproyeksikan membuka hampir 600 ribu lapangan kerja baru di sektor maritim. Semua ini menunjukkan pola pembangunan yang tidak lagi berpusat pada kota, melainkan menghidupkan kembali potensi ekonomi desa dan pesisir.
Secara ekonomi makro, kebijakan ini mencerminkan strategi pemerataan yang kuat. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur besar dengan penguatan ekonomi rakyat di tingkat desa. Dengan cara ini, pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi di angka statistik, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dari perspektif fiskal, kebijakan ini juga didukung melalui optimalisasi anggaran desa, pembiayaan koperasi, serta dana bergulir dari lembaga seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan bank milik negara. Pendekatan fiskal yang inklusif ini mendorong agar investasi masuk ke desa, membuka usaha baru, dan memperkuat ketahanan ekonomi di tengah tekanan global.
Dalam konteks sosial, arah pembangunan yang diambil Presiden Prabowo memperlihatkan keberpihakan pada rakyat kecil. Dengan menggerakkan ekonomi desa melalui koperasi dan program padat karya, pemerintah tidak hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga membangun rasa kepemilikan dan solidaritas ekonomi di tingkat lokal. Desa tidak lagi dipandang sebagai beban pembangunan, melainkan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Tantangan tentu masih ada, mulai dari penguatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola koperasi yang profesional, hingga pengawasan penggunaan dana publik agar lebih transparan. Namun, arah kebijakan ini sudah jelas: menegakkan keadilan sosial melalui pemerataan ekonomi dan kemandirian rakyat.
Kebijakan ini juga menandai perubahan paradigma besar dalam pembangunan Indonesia, dari pendekatan top-down menjadi bottom-up. Prabowo ingin memastikan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan, sekecil apa pun, berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dengan sinergi lintas kementerian, dukungan fiskal yang kuat, dan semangat gotong royong masyarakat, pemerintahan Prabowo-Gibran tampak serius mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jalan baru pemerataan ekonomi ini dimulai dari tempat yang paling mendasar: desa.
Dari sanalah, visi Indonesia Maju yang berdaulat, adil, dan sejahtera mulai diwujudkan.
)* Penulis adalah Pengamat Sosial Ekonomi