Oleh: Afdan Syahreza )*
Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin hak dasar masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan melalui pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini menjadi bagian nyata dari upaya mewujudkan sistem kesehatan nasional yang inklusif, merata, dan berorientasi pada pencegahan penyakit. Hingga awal November 2025, lebih dari 51 juta warga telah mengikuti layanan ini, melampaui target nasional yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 50 juta peserta.
Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menilai capaian tersebut sebagai bukti bahwa pemerintah tidak hanya menargetkan angka partisipasi, tetapi juga memastikan seluruh lapisan masyarakat—termasuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas—dapat menikmati akses layanan kesehatan yang setara. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan program ini tidak lepas dari sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, serta dukungan masyarakat di berbagai wilayah.
Program CKG dirancang bukan semata sebagai kegiatan pemeriksaan massal, melainkan sebagai bagian dari strategi besar transformasi sistem kesehatan yang berfokus pada aspek promotif dan preventif. Setiap hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dengan pengobatan dan edukasi kesehatan, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui kondisi kesehatannya, tetapi juga memahami cara menjaga tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari penyakit kronis.
Pemerintah menggunakan data hasil pemeriksaan sebagai dasar penyusunan kebijakan promosi kesehatan yang lebih efektif, termasuk peningkatan literasi masyarakat tentang gizi seimbang, kebersihan gigi, dan aktivitas fisik rutin.
Hasil pemantauan program di berbagai daerah menunjukkan pola masalah kesehatan yang beragam pada tiap kelompok usia. Bayi baru lahir banyak ditemukan mengalami berat badan lahir rendah dan ikterus, sementara anak-anak prasekolah masih menghadapi kasus gizi kurang dan karies gigi.
Di kalangan usia sekolah, rendahnya aktivitas fisik menjadi perhatian utama, sedangkan pada kelompok dewasa, prevalensi obesitas mencapai sekitar 30 persen dengan kecenderungan gaya hidup tidak aktif. Lansia pun banyak menghadapi hipertensi dan gangguan mobilisasi. Data ini menjadi dasar penting bagi Kementerian Kesehatan dalam memperkuat upaya deteksi dini dan penanganan penyakit tidak menular.
Prof. Dante menilai pentingnya deteksi dini karena sebagian besar penyakit kronis muncul tanpa gejala awal. Banyak kasus hipertensi, diabetes, dan gangguan jantung yang baru diketahui ketika sudah dalam kondisi berat. Dengan pemeriksaan berkala, risiko tersebut dapat ditekan secara signifikan. Ia menegaskan bahwa program ini sekaligus membantu masyarakat menghemat biaya pengobatan di masa depan, karena intervensi medis dilakukan sebelum penyakit berkembang lebih jauh.
Pemerintah juga memastikan layanan kesehatan gratis ini menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Mereka yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau belum terdaftar di BPJS tetap berhak mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis, terutama dalam kondisi gawat darurat.
Langkah ini menegaskan prinsip bahwa kesehatan merupakan hak seluruh warga negara, bukan hak eksklusif kelompok tertentu. Untuk mendukung implementasinya, Kementerian Kesehatan meningkatkan kapasitas sistem data nasional dari 3 miliar menjadi 9 triliun rekaman agar seluruh hasil pemeriksaan dapat tercatat dan dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan jangka panjang.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menilai bahwa kebijakan pemeriksaan kesehatan gratis bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan refleksi dari komitmen negara dalam menjamin hak hidup sehat bagi rakyat. Ia menekankan bahwa program tersebut telah membawa dampak nyata dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di berbagai daerah, terutama bagi kelompok menengah ke bawah yang sebelumnya sulit mengakses layanan medis. Pemeriksaan gratis dinilai mampu mendorong pencegahan penyakit sejak dini sekaligus memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang layak tanpa beban biaya.
Muzani juga menilai bahwa kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan manusia Indonesia unggul. Program CKG berperan penting dalam membentuk masyarakat yang produktif, sehat secara fisik dan mental, serta berdaya saing tinggi di masa depan. Pemerintah dinilai telah memberikan contoh nyata bahwa pembangunan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sosial dan ekonomi bangsa.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, turut menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan program ini. Ia menyoroti peran perempuan dalam menjaga kesehatan keluarga, termasuk melakukan deteksi dini terhadap penyakit seperti kanker serviks melalui tes IVA dan HPV DNA yang disediakan secara gratis di fasilitas kesehatan. Pemerintah, menurutnya, ingin memastikan bahwa perempuan tidak lagi merasa takut atau tabu untuk menjalani pemeriksaan, karena langkah pencegahan jauh lebih efektif daripada pengobatan.
Melalui program ini, pemerintah tidak hanya mengatasi persoalan kesehatan masyarakat, tetapi juga membangun budaya baru: masyarakat yang sadar, peduli, dan aktif menjaga kesehatannya. Dengan kolaborasi lintas sektor, mulai dari tenaga medis, lembaga pendidikan, komunitas sosial, hingga organisasi perempuan, program Cek Kesehatan Gratis diharapkan menjadi gerakan nasional yang berkelanjutan.
Capaian tersebut membuktikan bahwa kebijakan kesehatan gratis bukan sekadar janji politik, melainkan bentuk tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat. Pemerintah berhasil menunjukkan bahwa pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan dapat diwujudkan melalui komitmen yang konsisten dan kerja sama seluruh elemen bangsa. Dalam konteks ini, kesehatan tidak lagi dipandang sebagai beban, tetapi sebagai investasi penting menuju masa depan Indonesia yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing.
)* Penulis adalah pengamat kebijakan Publik
