Oleh: Sunandar Karya Kartasasmita (*
Menjelang satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah pembangunan nasional semakin menunjukkan konsistensi terhadap visi besar kemandirian bangsa. Pemerintah menegaskan fokusnya untuk memperkuat fondasi ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang tidak hanya masif secara fisik, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam konteks inilah, kebijakan pembangunan infrastruktur era Prabowo-Gibran menjadi bukti nyata kelanjutan visi pembangunan jangka panjang yang telah diletakkan dalam periode sebelumnya.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum memproyeksikan capaian pembangunan infrastruktur nasional akan menembus lebih dari 90 persen pada akhir tahun 2025. Capaian ini merupakan target ambisius yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menuntaskan berbagai proyek strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Dody menegaskan bahwa salah satu prioritas utama kementeriannya adalah pembangunan dan rehabilitasi sistem irigasi nasional. Langkah ini bukan hanya soal memperbaiki saluran air, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Pemerintah memahami bahwa tanpa ketersediaan air yang memadai, petani tidak akan mampu meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya akan menghambat pencapaian swasembada pangan.
Sebagai bentuk komitmen, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp1 triliun untuk proyek irigasi di berbagai wilayah, meskipun belum seluruh anggaran tersedia. Langkah ini mencerminkan pendekatan realistis namun progresif dalam menjalankan kebijakan pembangunan. Pemerintah berupaya memastikan agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat luas. Dalam konteks ekonomi nasional, investasi di sektor infrastruktur seperti ini juga memiliki efek pengganda yang besar, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor konstruksi, dan memperkuat rantai pasok domestik.
Komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya berhenti di sektor pertanian dan energi, tetapi juga merambah transportasi publik perkotaan. Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), Tuhiyat, menuturkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming terus memantau dan memastikan pembangunan Stasiun MRT Sawah Besar berjalan sesuai rencana. Perhatian ini bukan semata untuk memastikan proyek selesai tepat waktu, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun transportasi publik yang aman, terjangkau, dan terintegrasi. Dengan pengawasan langsung dari pimpinan nasional, proyek-proyek strategis seperti MRT diharapkan menjadi simbol transformasi transportasi publik Indonesia yang lebih modern dan inklusif.
Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan infrastruktur strategis nasional terus dipercepat di berbagai wilayah, tidak hanya terpusat di Jawa. Pemerintah menargetkan terwujudnya sistem transportasi publik yang efisien dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan konektivitas yang semakin baik, biaya logistik dapat ditekan, waktu tempuh antarkota menjadi lebih singkat, dan daya saing ekonomi daerah meningkat. Pendekatan pembangunan seperti ini memperlihatkan bahwa Prabowo-Gibran menempatkan infrastruktur sebagai instrumen utama pemerataan ekonomi, bukan sekadar simbol kemegahan kota besar.
Dari perspektif akademik, Dosen dan Peneliti di UIN Syarif Hidayatullah serta CSEAS Indonesia, Mohammad Nur Rianto Al Arif, menilai bahwa dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, terdapat pencapaian membanggakan dalam bidang infrastruktur. Menurutnya, program pembangunan tetap berjalan konsisten, meliputi perpanjangan jaringan jalan tol, pembangunan bendungan baru, perbaikan pelabuhan, hingga perluasan infrastruktur digital. Pendekatan ini memperlihatkan kesinambungan kebijakan antara pemerintahan terdahulu dan sekarang, namun dengan penyempurnaan pada aspek pemerataan manfaat.
Ia menilai bahwa pembangunan infrastruktur di era ini memiliki orientasi baru, yaitu dampak langsung terhadap produktivitas rakyat. Bendungan misalnya, tidak hanya dibangun sebagai monumen teknokratis, melainkan diarahkan untuk mengairi lahan pertanian masyarakat. Sementara itu, pembangunan infrastruktur digital diorientasikan untuk memperluas akses pelaku UMKM ke pasar daring, membuka peluang ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Dengan cara ini, infrastruktur menjadi alat pemberdayaan sosial-ekonomi yang sesungguhnya, bukan hanya alat pencitraan politik atau simbol kemajuan fisik.
Pendekatan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma pembangunan, dari yang semula terfokus pada pembangunan fisik semata, menjadi pembangunan berbasis manfaat. Pemerintahan Prabowo-Gibran menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus menggerakkan ekonomi rakyat, memperluas kesempatan kerja, dan menciptakan konektivitas antarsektor. Dalam kerangka ini, pembangunan jalan tol bukan hanya memudahkan mobilitas kendaraan pribadi, tetapi juga mempercepat distribusi barang hasil pertanian dan industri kecil ke pasar yang lebih luas.
Selain itu, keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital menjadi tonggak penting bagi era ekonomi baru. Digitalisasi infrastruktur memungkinkan pemerataan informasi dan akses keuangan, terutama bagi masyarakat di daerah yang selama ini tertinggal. Melalui kebijakan ini, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan tidak boleh lagi bersifat eksklusif atau terpusat, melainkan harus inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Jika dilihat secara keseluruhan, arah pembangunan infrastruktur pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan konsistensi visi dan semangat keberlanjutan. Pemerintah berhasil menyeimbangkan antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia, antara kecepatan dan pemerataan, serta antara investasi besar dan kebermanfaatan sosial. Langkah-langkah ini memperlihatkan bahwa pemerintah berkomitmen menyiapkan Indonesia menuju era baru kemandirian dan kesejahteraan berkelanjutan.
Pembangunan infrastruktur bukan hanya urusan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Masyarakat, dunia usaha, dan akademisi perlu terus memberikan dukungan dan kontribusi aktif agar program pembangunan nasional dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan semangat gotong royong dan optimisme kolektif, kita dapat memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran benar-benar menjadi jembatan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera bagi semua.
(* Penulis merupakan Pemerhati Pembangunan dan Infrastruktur